Author: Kata Indonesia

Waspada Provokasi OPM di Media Sosial Oleh : Rebecca Marian Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyalahgunakan media sosial untuk memprovokasi masyarakat, baik yang berada di Papua maupun di luar Papua. Rakyat Indonesia, terutama yang bermukim di Bumi Cendrawasih, wajib mewaspadai manuver OPM di Medsos karena rentan menyebarkan hoaks dan fitnah. Media sosial amat digemari di Indonesia karena masyarakat bisa mengekspresikan perasaannya, baik melalui status maupun foto. Begitu juga di Papua, rakyatnya juga banyak yang memiliki akun media sosial dan di sana jaringan internetnya sudah cukup bagus. Namun sayang keberadaan media sosial malah disalahgunakan oleh OPM untuk memfitnah pemerintah dan memprovokasi warga…

RKUHP Disusun oleh Ahli Hukum Oleh : Aldia Putra Sebentar lagi pemerintah akan meresmikan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Rencana tersebut perlu mendapat dukungan karena RKUHP merupakan produk hukum nasional yang disusun oleh para ahli hukum Indonesia. RKUHP merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berorientasi nilai-nilai Pancasila. Beragam pasal dalam aturan tersebut juga bermaksud baik dan akan melindungi banyak orang dari tindakan amoral dan kejahatan pidana yang sangat merugikan. Akan tetapi di media sosial bergaung hashtag (tanda pagar) #RKUHPNgawur. Alangkah kejam yang membuat hashtag ini karena memprovokasi rakyat untuk…

Mahasiswa Perlu Aktif Kawal Bansos BBM Oleh : Hendra Gunawan Pemerintah berusaha maksimal untuk menyalurkan Bansos sebagai kompensasi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Proses ini perlu mendapat pengawalan secara ketat termasuk dari mahasiswa agar Bansos benar-benar dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Penyesuaian harga BBM membuat pemerintah mengalihkan subsidi menjadi Bansos (bantuan langsung tunai). Bansos akan diberikan kepada rakyat kecil senilai 600.000 rupiah dan disalurkan via Kantor Pos. Ada 2 juta WNI yang berhak mendapatkannya dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ahmad Supardi mengatakan BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang…

Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Jamin Iklim Investasi Oleh : Dian Ahadi Pemerintah terus memperbaiki dan menjamin kondisivitas iklim investasi di Indonesia. Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi luas dari masyarakat sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Belakangan ini Pemerintah RI terus disibukkan dengan fokus utama yakni terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 sekaligus gelombang gejolak perekonomian global yang membuat negara sekelas Amerika Serikat mengalami resesi karena berada pada fase inflasi hingga dua kuartal beruntun. Salah satu cara terbaik yang mampu untuk langsung mendongkrak perekonomian bangsa ini adalah dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh sejumlah…

Penyesuaian Harga BBM Solusi Selamatkan APBN Jakarta, Pemerintah telah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Bahkan pada Maret sempat menembus lebih dari 100 dolar AS per barel. Terkait hal ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga Pengamat Ekonomi, Teguh Dartanto, mengatakan penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil agar APBN tidak defisit dan ini juga dilakukan disetiap periode Pemerintahan. Hal ini dikarenakan negara memikirkan dampak jangka panjang di tengah kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tinggi agar…

Lembaga Riset: Pengalihan Subsidi BBM Pada Sektor Produktif Dan Bantalan Sosial Lebih Efektif dan Bermanfaat Situasi global saat ini telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak drastis serta membuat kurs mata uang Indonesia menjadi terdepresiasi. Hal itu secara langsung berdampak pada beban besar subsidi energi yang ditanggung negara, yaitu saat ini mencapai sekitar 502 Triliun. Mamit Setiawan, Executive Director Energy Watch menilai bahwa pada situasi global saat ini yang penuh ketidakpastian, alokasi anggaran untuk BBM bersubsidi akan memberatkan keuangan Negara. Disisi lain, fakta ditemukan bahwa selama ini penggunaan BBM bersubsidi justru banyak didominasi oleh masyarakat mampu. Hal itu ia nilai sebagai…

PT PLN (Persero) terus mendorong generasi muda berinovasi dan menciptakan solusi energi masa depan Indonesia. Berkolaborasi dengan Lestari, Pares, dan Pijar Foundation serta didukung oleh pemerintah, PLN melaunching program _PLN Elevation: Watts Up!_, Senin (12/09). Melalui program PLN Elevation, PLN akan memilih 10 _startup_ terbaik untuk ikut serta dalam inkubasi bisnis. Selanjutnya akan ada 3 _startup_ terpilih yang akan mendapatkan dukungan dana pengembangan usaha hingga total Rp 450 Juta dengan dukungan pembinaan oleh para mentor kelas dunia. “Sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, ini adalah upaya bagaimana pondasi dari ekosistem BUMN melakukan inkubasi terhadap anak-anak muda generasi milenial, sehingga…

BLT BBM Mampu Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Pemerintah tengah gencar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM kepada masyarakat. Adanya bantuan tersebut dinilai mampu mengurangi beban ekonomi rakyat terdampak kebijakan penyesuaian BBM. Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45, Reyhan Noor menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM sangat efektif untuk meringankan beban rakyat. Skema pemberiaan subsidi selama ini cenderung kurang efektif karena siapapun dapat membeli BBM bersubsidi tanpa harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu. “Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data…

Pakar Komunikasi: Mahasiswa Bisa Kedepankan Dialog Tanpa Unjuk Rasa Dalam Menyikapi Penyesuaian Harga BBM Supaya Lebih Elegan Pakar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dan adu ide maupun gagasan dalam menyikapi penyesuaian harga BBM yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Komunikolog UPH Emrus Sihombing di Jakarta. “Demolah dengan dewasa dan dialog, bertukar pikiran dan gagasan. Misal bikin surat permohonan dialog, kirim ke presiden. Buat satu pertemuan dan diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan mana yang bagus. Jadi, jangan demonstrasi mengganggu orang lain dan bisa saja ada penumpang gelap,” kata Emrus Sihombing.…

Mengapresiasi Kebijakan Penyaluran BLT Oleh : Raditya Rahman Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak merupakan kebijakan tepat. Kebijakan itu perlu mendapat apresiasi karena subsidi akan lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati orang mampu. Pengamat ekonomi menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk mitigasi atas penyesuaian harga BBM ternyata memang jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan melanjutkan subsidi BBM. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan, utamanya adalah terbebaninya APBN yang ditanggung oleh negara. Dikatakan sudah sekitar Rp 502 triliun anggaran negara dialokasikan hanya untuk melakukan subsidi BBM tersebut. Terlebih, nyatanya justru di lapangan…

Undang-undang Cipta Kerja Mendorong Pertumbuhan Ekonomi inklusif Oleh : Raditya Rahman Sebuah negara layak disebut memiliki pertumbuhan ekonomi inklusif setidaknya ada beberapa indikator, seperti berkurangnya angka kemiskinan, turunnya ketimpangan distribusi pendapatan, serta terserapnya tenaga kerja. Seluruh indikator tersebut rupanya sudah diatur di dalam undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Melalui strategi jangka pendek, pemerintah menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Program Kartu Sembako hingga akhir tahun. UU Cipta Kerja berisi aturan yang membangun sinergitas dan kesinambungan berbagai sektor, sehingga dapat meningkatkan investasi, produksi ekonomi yang pada akhirnya berdampak…

RKUHP Melindungi Kebebasan Berekspresi Masyarakat Oleh : Agung Priatna Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dirancang agar lebih banyak orang yang terlindungi dari kejahatan pidana. RKUHP juga tetap akan melindungi kebebasan berekspresi masyarakat dan tidak mengancam demokrasi. Masyarakat mungkin masih ada yang belum memahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan segera direvisi dan bisa saja mereka baru mengetahui jika UU ini merupakan warisan era penjajahan Belanda. RKUHP dibuat agar sesuai dengan kehidupan warga Indonesia saat ini. Namun ada saja kalangan masyarakat yang memprotes RKUHP dengan alasan mengikat kebebasan. Dalam RKUHP Pasal 256 dijelaskan bahwa akan ada hukuman selama 6…