Author: Kata Indonesia

IKN Nusantara Mencerminkan Indonesiasentris Oleh : Alfisyah Dianasari Kalimantan Timur dipilih untuk menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Pembangunan IKN tersebut ditempuh karena Jakarta dipandang sudah tidak relevan untuk dijadikan Ibu Kota Negara, sehingga lokasi IKN perlu dipindahkan ke lokasi yang mampu mencerminkan Indonesiasentris. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno yang menginginkan agar Ibu Kota Negara dapat mengedepankan konsep Indonesiasentris. Di mana Soekarno juga menempatkan Kalimantan sebagai pusat pemerintahan. Kalimantan sebagai lokasi IKN merupakan sebuah konsekuensi geopolitik Indonesia, mengingat di depan Kalimantan khususnya Kalimantan Timur, terbentang suatu kawasan perdagangan strategis dari Selat Sunda hingga ke Selat Makassar. Lulus…

Masyarakat Perlu Aktif Sempurnakan RKUHP Oleh : Aprilian Hutapea Seluruh komponen masyarakat harus turut aktif dalam proses penyempurnaan dan penggantian KUHP lama buatan kolonial Belanda menjadi RUU KUHP. Ke depannya, produk hukum asli dari anak Bangsa ini akan membuktikan bagaimana Indonesia mampu berdaulat dengan menciptakan sistem hukumnya sendiri. Sebagaimana diketahui, KUHP lama yang masih aktif digunakan sebagai sistem hukum di Indonesia sekarang ini merupakan sebuah sistem hukum turunan kolonial Belanda dan bahkan sudah dibuat sejak sekitar 2 abad yang lalu. Menyadari hal tersebut, maka sudah sepatutnya untuk segera melakukan pembaharuan demi mencapai relevansi sistem hukum agar sesuai dengan dinamika perubahan…

Indonesia Magnet Investasi Startup Terbesar di Asia Tenggara Oleh : Saiful Anwar Indonesia menjadi magnet investasi startup yang paling besar se-Asia Tenggara. Ini merupakan prestasi tersendiri karena menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia masih dianggap prospektif di tengah ancaman gejolak ekonomi global. Saat ini Indonesia tidak lagi berada di era agraris atau era industri. Namun sudah berada di era teknologi informasi. Industri digital makin banyak di negeri ini dan masyarakat sudah terbiasa untuk belanja online dan berselancar di dunia maya. Begitu juga dengan bisnis startup yang menggunakan internet sebagai sarana promosi. Di Indonesia ada lebih dari 20.000 Startup (menurut data…

Tokoh Agama Mengamini Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Demi Kemaslahatan Rakyat Dukungan datang dari para tokoh agama terkait kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keadilan subsidi kepada masyarakat. Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan penyesuaian harga BBM sebagai bentuk keadilan subsidi untuk rakyat. “Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah, ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” katanya. Dalam keterangan Yaqut, Presiden…

Mahasiswa dan Wakil Rakyat Dukung Penyaluran Bansos BLT Demi Keadilan Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Reja Anggara mengatakan bantuan sosial (bansos) menjadi solusi yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tentunya dengan adanya bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), diharapkan masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian harga BBM dapat bertahan dan tetap memiliki daya beli. “Ini adalah solusi dari pemerintah,” kata Reja dalam diskusi ‘Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM’ di Institut Sains dan Teknologi (IST) AKPRIND, Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Reja menambahkan pemerintah tahu bagaimana mengatasi dampak penyesuaian harga BBM. Di sisi…

Tanggapi “Tinggal Gunting Pita” Proyek SBY, Anggota DPR RI Komisi V Beberkan Data Proyek pembangunan infrastruktur pada era Jokowi dinilai hanya tinggal gunting pita proyak SBY. Jokowi dikatakan hanya melanjutkan proyek pembangunan yang pada pemerintah sebelumnya tidak dijalankan. Ilham pangestu selaku anggota DPR RI Komisi V fraksi Golkar dalam pernyataannya membeberkan data konstruksi yang terhitung sebelum tahun 2014 dan konstruksi yang dilakukan setelah tahun 2014. Ilham menjelaskan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015 yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai september 2022 sejauh…

Balas Sindiran AHY Soal Era SBY dan Jokowi, Politisi Golkar: Korupsi dan Mangkrak Hambalang saat Era SBY H Ilham Pangestu Anggota DPR RI komisi V dari Fraksi Golkar dapil Aceh 2 menepis sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pemimpin yang meneruskan proyek pembangunan infrastruktur dengan sekedar gunting pita. Ilham menegaskan, semua kepemimpinan di Indonesia harus berkelanjutan. Hal ini agar proyek pembangunan yang telah berjalan di kepemimpinan sebelumnya tidak berhenti atau mangkrak begitu saja. Ilham mengungkapkan, bahwa dalam kepemimpinan SBY selama 10 Tahun, SBY hanya dapat membangun jalan tol sepanjang 189,2 KM. “Sebaiknya AHY jangan terlalu Pede dalam…

Pembangunan Infrastruktur Terbaik dan Merata Berada di Era Presiden Jokowi Banyak pihak menilai sejauh ini pembangunan infrastruktur sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan, pembangunan infrastruktur tersebut cukup merata di berbagai wilayah di Indonesia. Politisi Senior Partai Golkar, Ridwan Bae menyampaikan bahwa capaian akan pembangunan infrastruktur saat ini melampaui era pemerintahan Indonesia lainnya. “Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir sembilan tahun ini adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Saya punya data. Kita bicara berdasarkan data, jadi tidak asal ngomong,” ujarnya pada Sabtu (17/9). Dengan tegas, pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Muna, Sulawesi Utara tersebut…

Tanggapi “Tinggal Gunting Pita” Proyek SBY, Anggota DPR RI Komisi V Beberkan Data Proyek pembangunan infrastruktur pada era Jokowi dinilai hanya tinggal gunting pita proyak SBY. Jokowi dikatakan hanya melanjutkan proyek pembangunan yang pada pemerintah sebelumnya tidak dijalankan. Ilham pangestu selaku anggota DPR RI Komisi V fraksi Golkar dalam pernyataannya membeberkan data konstruksi yang terhitung sebelum tahun 2014 dan konstruksi yang dilakukan setelah tahun 2014. Ilham menjelaskan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015 yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai september 2022 sejauh…

RKUHP Wujudkan Paradigma Hukum Modern Oleh : Andi Kurniawan Pemerintah terus melakukan penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keberadaan RKUHP tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan paradigma hukum modern dan menggantikan KUHP eksisting yang merupakan produk hukum warisan kolonial. Segala sesuatu pasti akan berubah, terutama di jalan sekarang ketika dunia menjadi serba digital sehingga membuat informasi menjadi sangat mudah dan banyak sekali tersedia untuk diakses. Maka tentu akan membawa perubahan bagi suatu masyarakat, tidak dipungkiri juga termasuk Indonesia. Ketika dunia sosial mengalami perubahan sebegitu pesat dan cepatnya, seharusnya di dalamnya juga disertai dengan penyesuaian atau perubahan pula mengenai sistem hukum.…

Masyarakat Respons Positif BLT BBM Oleh : Abdul Rozak Masyarakat memberikan respons yang sangat positif mengenai penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah lantaran sangat membantu dan sangat efektif hanya bagi kelompok rentan dan menjaga daya beli sebagai mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Diketahui bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk menyuplai dan menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia angkanya terus saja membesar sekian waktu. Hal tersebut perlahan-lahan juga akan sangat berdampak pada bagaimana kemampuan pemerintah sendiri untuk bisa membiayai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi…

Alih Subsidi BBM Berasaskan Keadilan Demi Tingkatkan Kesejahteran Rakyat Oleh : Tomi Utomo Penyesuaian harga BBM membuat pemerintah memberi kompensasi kepada rakyat, berupa BLT BBM. Pemberian bantuan ini dimaksudkan agar rakyat lebih sejahtera sekaligus upaya menegakan keadilan mengingat selama ini BBM bersubdi banyak digunakan dan dinikmati oleh kalangan orang mampu. Harga minyak mentah dunia mengalami perubahan drastis, dari 65 menjadi 100 dollar per barrel. Hal ini berpengaruh terhadap harga BBM (bahan bakar minyak) di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite jadi 10.000 rupiah per liter dan Solar jadi 6.800 rupiah per liter. Namun…