• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Tanggapi “Tinggal Gunting Pita” Proyek SBY, Anggota DPR RI Komisi V Beberkan Data

Tanggapi “Tinggal Gunting Pita” Proyek SBY, Anggota DPR RI Komisi V Beberkan Data

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 17 September 2022

Tanggapi “Tinggal Gunting Pita” Proyek SBY, Anggota DPR RI Komisi V Beberkan Data

Proyek pembangunan infrastruktur pada era Jokowi dinilai hanya tinggal gunting pita proyak SBY. Jokowi dikatakan hanya melanjutkan proyek pembangunan yang pada pemerintah sebelumnya tidak dijalankan.

Ilham pangestu selaku anggota DPR RI Komisi V fraksi Golkar dalam pernyataannya membeberkan data konstruksi yang terhitung sebelum tahun 2014 dan konstruksi yang dilakukan setelah tahun 2014.

Ilham menjelaskan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015 yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai september 2022 sejauh 1.540,1 km. Dan 750 km akan ditargetkan selesai tahun 2024. Dengan kata lain Hanya 222 km jalan tol (9 ruas) yang dimulai di era SBY dan diselesaikan/diresmikan di era Pak Jokowi, sedangkan 1540 km jalan tol dimulai dan diselesaikan/diresmikan di era Pak Jokowi. Total jalan tol yang diresmikan Pak SBY hanya 189 km (10 tahun), sedangkan yang diresmikan Pak Jokowi 1750 km (sd 2022, masih 750 km lagi sd 2024).

Lebih lanjut dijelaskan dalam era Jokowi, pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014 terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 terdapat 12 bendungan dan 22 bandar udara yang selesai sampai september 2022, 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023, 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022, 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024, serta 4 bendungan dengan target selesai tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut Hanya 27% bendungan dari 61 bendungan Program Pak Jokowi yg dimulai di era SBY yang diselesaikan konstruksinya dan 17% yang diresmikan oleh Jokowi. Sisanya dimulai dibangun di era Pak Jokowi sendiri.

Sementara itu beberapa capaian infrastruktur desa diantaranya adalah; jalan desa sejauh 316.590 km, Jembatan desa sepanjang 1.597.529 M, Air bersih desa sebanyak 1.474.544 unit, Irigasi desa 501.054 unit, Pasar desa 12.297 unit, dan Posyandu 42.357 unit.

Data-data tersebut memperlihatkan mengenai beberapa capaian dan target pembangunan infrastruktur pada era Jokowi (2014-2024)

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Wanto Sugito menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut era Joko Widodo hanya tinggal gunting pita dalam pembangunan infrastruktur. Dalam penjelasannya Wanto juga sempat menyinggung proyek yang mangkrak pada era SBY.

“Saya sangat menyayangkan bagaimana mungkin seorang ketua umum seperti AHY berpidato tanpa basis data, Kini adalah era kemajuan IT, artificial intelligence, termasuk big data. Rakyat semakin cerdas. Rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistemik elit Partai Demokrat.” Jelas Wanto

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi merespons soal sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan pemerintah sekarang ‘tinggal gunting pita’ untuk proyek infrastruktur setelah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak lagi menjabat.

“Jangan merasa seolah-olah yang paling hebat. Setiap masa itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama lain,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.