Author: Kata Indonesia

UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional Oleh : Satrio Pandu Jati Undang-Undang UU Cipta Kerja akan mempercepat proses pembangunan nasional. Penyebabnya karena ada klaster kemudahan berusaha, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih baik. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memudahkan masuknya investasi ke Indonesia karena klaster investasi. Akan ada berbagai pembangunan hasil kerja sama dengan para investor asing. Pemerintahan Presiden Jokowi berusaha membangun Indonesia dan bangkit dari efek negatif pandemi. Salah satu caranya adalah dengan mengesahkan UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Dalam UU ini terdapat berbagai klaster yang menguntungkan bagi proses pembangunan nasional. Di antaranya klaster…

Masyarakat Merasakan Langsung Dampak Pembangunan Infrastruktur Oleh : Aprilian Hutapea Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran (massif). Pembangunannya juga tak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa. Masyarakat merasakan langsung dampaknya, di mana mobilitas mereka makin cepat dan perekonomiannya bertambah baik. Kemegahan Bendungan Randuginting dan Stadion Papua Bangkit menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur maka kehidupan masyarakat diharapkan menjadi lebih baik. Masyarakat juga merasakan dampak langsung pembangunan bendungan, karena bisa mengatasi masalah kekeringan di daerah mereka. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sulawesi Barat, Burhanudin menyatakan masyarakat sudah banyak…

Kasus Lukas Enembe Harus Diselesaikan Secara Pidana, Bukan Adat Oleh: Nabila Gubernur Papua, Lukas Enembe saat ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia khususnya Papua atas kasus korupsi dan gratifikasi terkait APBD di Provinsi Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi, gratifikasi, pencucian dana pengelolaan PON Papua, hingga perjudian di luar negeri yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Masyarakat Papua marah dan kecewa atas kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe. Kemarahan tersebut karena korupsi yang dilakukannya saat masih banyak ditemukan masyarakat Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan hingga pembangunan di Papua yang tidak berkembang dalam beberapa waktu…

G20 Bentuk Kontribusi Besar Indonesia bagi Perdamaian Asia Tenggara dan Indo-Pasifik Oleh : Salsa Aulia Group of Twenty (G20) merupakan bentuk kontribusi yang nyata dan besar dari Indonesia bagi terwujudnya perdamaian di seluruh kawasan Asia Tenggara dan juga Indo-Pasifik lantaran posisinya sebagai negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia memang merupakan sebuah negara yang sejak dulu menegaskan diri tidak berada dalam blok manapun atau non-blok, terlebih memang sudah menjadi cita-cita para pendiri Bangsa terdahulu untuk mewujudkan dunia yang penuh dengan perdamaian dan menghindari segala macam bentuk potensi konflik. Bahkan sudah termaktub pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah…

BLT BBM dan BSU Formulasi Peredam Dampak Inflasi Oleh : Aldia Putra Pemerintah sudah menjalankan strategi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bahan Bakar Minyak BBM sebagai suatu formulasi untuk bisa meredam dampak inflasi setelah terjadinya penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh negara. Penyaluran BLT BBM untuk 20,65 juta masyarakat terdampak disalurkan oleh pemerintah. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga hadir di tengah para buruh, yang mana sudah disiapkan pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para karyawan yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulannya. Selain itu, pemerintah juga langsung menginstruksikan Pemerintah Daerah setempat…

Masyarakat Antusias Menyambut G20 Oleh : Rizki Kurnia Masyarakat Indonesia diberbagai daerah tampak sangat antusias dalam melakukan penyambutan para delegasi G20 yang datang untuk melakukan pertemuan. Hal tersebut juga menjadi momentum yang sangat tepat untuk lebih mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, termasuk juga promosi pariwisata lokal sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia secara resmi menjadi Presidensi untuk pertama kalinya dalam sebuah forum internasional, yakni KTT G20. Periode presidensi tersebut akan terus berlangsung hingga satu tahun lamanya, dimulai pada tanggal 1 Desember 2021 lalu hingga tanggal 30 November 2022 mendatang. Sebelumnya, serah terima Presidensi langsung diberikan oleh PM Mario Draghi, yang merupakan…

RKUHP Memberikan Pedoman Jelas Bagi Penegakan Hukum Oleh : Bima Prakarsa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui KUHP yang berasal dari Wetboek van Srafrecht voor Nederlandsch, serta untuk menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Pada dasarnya, RKUHP memberikan pedoman jelas dan sebagai beleid atau aturan yang tidak hanya memberikan ketegasan, namun juga keadilan penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah adanya alternatif sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana. RKUHP disusun dengan tujuan untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara atau kepentingan individu,…

Beragam Manfaat Presidensi G20 untuk Indonesia Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 di tahun ini memiliki kesempatan yang baik untuk memaksimalkan langkah diplomasinya. Dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu memulihkan perekonomian global yang berkelanjutan. Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha mengatakan, momentum Presidensi G20 Indonesia bisa mejadi jembatan perdamaian dan meredam konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga dapat memperlancar rantai pasok global. Alhasil, kenaikan harga komoditas global seperti minyak mentah bisa ditekan. “Kalau pertemuan G20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka…

PT PLN (Persero) terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan membuka _franchise_ kemitraan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, untuk percepatan menambah SPKLU dan SPBKLU, PLN melakukan pembangunan secara mandiri maupun kerja sama dengan berbagai stakeholder. Saat ini telah dilakukan kerja sama penyediaan SPKLU pola _franchising_ dengan BUMN dan swasta. Tercatat, sudah ada 48 calon mitra yang berminat mengembangkan SPKLU. “Kami punya strategi membuat perkembangan jumlah SPKLU dan SPBKLU akan menjamur. Kami lakukan _franchising,_ kolaborasi dengan para…

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meninjau Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) milik PT PLN (Persero). Kehadiran layanan tukar baterai ini memudahkan pengguna sepeda motor listrik dalam mengisi daya kendaraannya. Peninjauan tersebut dilakukan di Jakarta Convention Center, Senayan pada Selasa (11/10). Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Darmawan menjelaskan, hadirnya SPBKLU membuat pengguna motor listrik cukup menukarkan baterainya ke SPKBLU dan tidak perlu lagi menunggu pengisian daya listrik. Hal ini sebagai wujud dukungan PLN terhadap ekosistem…

Tahun 2022 menjadi tahun yang cukup istimewa bagi Indonesia dan Azerbaijan mengingat tahun ini merupakan peringatan 30 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara RI-Azerbaijan. Selama 30 tahun hubungan kedua negara tersebut, telah terjalin banyak kerjasama dalam berbagai bidang. Kedua negara juga saling memberikan dukungan di berbagai fora internasional. Guna memperingati hubungan diplomatik ini, KBRI Baku di Azerbaijan telah menyelenggarakan resepsi diplomatik 30 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Azerbaijan sekaligus memperingati HUT RI ke-77 pada 6 Oktober 2022 di Hotel Marriot Boulevard Baku. Acara dihadiri sekitar 250 orang tamu yang terdiri dari Kepala Perwakilan negara asing dan kalangan diplomatik, Pejabat Pemerintah Azerbaijan, akademisi, pengusaha,…

Mendukung Ketegasan Penyelesaian Korupsi Lukas Enembe Oleh : Saby Kosay Kasus korupsi Lukas Enembe masih berlarut-larut karena ia menolak secara keras panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan alasan sakit jantung dan stroke. Ketegasan wajib dilakukan agar polemik terhadap kasus ini lekas selesai, jika perlu ada penjemputan paksa ke Papua. Masyarakat juga diminta untuk tenang, bukannya justru membela gubernur mereka yang sudah jelas bersalah. Masyarakat Papua terguncang ketika mendengar kabar bahwa Gubernur mereka, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan gratifikasi oleh KPK. Lukas terbukti mencuri uang negara senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Ia juga terindikasi mengambil dana otonomi khusus…