Putusan MK Berpotensi Timbulkan Keresahan Sosial, Perlu Dimitigasi Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat luas. Langkah mitigasi perlu diambil agar keputusan tersebut tidak berdampak lebih jauh dan mengakibatkan keresahan sosial. Sebagaimana diketahui, pada Senin, 16 Oktober 2023, MK memutuskan bahwa individu yang sedang atau telah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara yang terpilih melalui pemilu, dapat diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden, meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Pemerhati isu-isu strategis dan global, Prof Dubes Imron Cotan, berpendapat bahwa putusan MK tersebut telah memicu banyak reaksi negatif dari masyarakat.…
Author: Kata Indonesia
Pengamat dan Tokoh: Putusan MK Melanggar Aturan dan Merendahkan Nilai-Nilai Demokrasi JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu serta mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, Keputusan ini dianggap merendahkan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi mempengaruhi pandangan publik terhadap marwah positif MK dan pemerintah. Guna membahas masalah tersebut, Moya Institute menggelar webinar nasional yang menghadirkan sejumlah pengamat dan tokoh nasional. Acara webinar tersebut dilaksanakan pada Selasa (17/10), dengan mengangkat tema “MK: Benteng Konstitusi?”. Ketua Badan Pengurus Setara Institute,…
Setara Institute: Lakukan Penyimpangan, MK Bukan Lagi Benteng Konstitusi Jakarta — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini dirilis terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres menuai berbagai reaksi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Pada Webinar Moya Institute bertajuk “MK: Benteng Konstitusi?”, banyak yang berpendapat bahwa MK telah melakukan penyimpangan dari perannya sebagai benteng konstitusi. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menyatakan kekhawatiran tentang transformasi MK selama dua dekade terakhir. “MK telah menjadi lembaga yang nyaris tak terkendali dan tidak memiliki mekanisme check and balances, sehingga rentan melanggar prinsip peradilan konstitusi. Terlebih lagi, MK sering kali membatalkan perubahan Undang-Undang (UU)…
Sekum PP Muhmmadiyah: Ada “Skenario Besar” Dibalik Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres *Jakarta* – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengatakan ada skenario besar dibalik putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya sudah tidak kaget mengetahui putusan MK tersebut karena ada unsur lain diluar hukum yang mempengaruhi putusannya. Keputusan MK sudah saya dengar, saya secara personal tidak begitu kaget karena sepertinya sudah ada skenario besar yang pada akhirnya gugatan untuk perubahan itu tidak akan dikabulkan tetapi akan diambil ‘jalan tengah’, yang penting dia punya pengalaman memimpin, itu sudah saya duga sejak lama, ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr.…
Pakar Sebut Putusan MK Picu Kekecewaan Akumulatif dan Ketidakpercayaan Publik Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Capres-Cawapres dinilai memicu kekecewaan akumulatif yang berpotensi menimbulkan kekerasan publik yang tidak bisa dikendalikan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti dalam Webinar Nasional bersama Moya Institute bertema “MK: Benteng Konstitusi?”, Selasa (17/10). Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengatakan MK sudah menjadi institusi yang justru merusak marwahnya sendiri. “Yang banyak beredar dari penyataan sebagian para hakim konstitusi bahwa mereka tidak mengira akan seperti itu, dan itu seperti diambil sepihak oleh hakim tertentu di MK, ini juga bisa menjadi…
Peran MK Sebagai Benteng Konstitusi Dipertanyakan Pada hari Selasa, 17 Oktober 2023, sebuah webinar oleh Moya Institute yang membahas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai “Benteng Konstitusi” diadakan oleh KOL. Acara ini menjadi wadah bagi para pemikir dan pengamat hukum untuk mengungkapkan pandangan mereka terkait MK, yang sejak beberapa waktu terakhir menjadi topik hangat di Indonesia. Dalam webinar tersebut, tokoh-tokoh yang hadir menyampaikan pemikiran dan pandangan mereka mengenai peran MK dalam menjaga konstitusi dan berbagai isu terkait. Salah satu narasumber yang berbicara dalam acara ini adalah Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute. Hendardi membahas perkembangan MK selama dua dekade terakhir. Ketua Badan…
Putusan MK Pada Aturan Capres – Cawapres Lampaui Kewenangan Pemerintah dan DPR Sebagai Legislator Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah mengangkangi kewenangan Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Sebab putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dinilai melampaui kewenangannya sebagai lembaga negatif legislator. Hal tersebut disampaikan Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Dubes Imron Cotan yang menyampaikan bahwa keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. “Kita sudah komitmen untuk mencegah praktik KKN sekaligus memajukan nilai-nilai demokrasi sehingga dalam kehidupan kita bisa mempunyai dasar yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Putusan yang…
Putusan MK Picu Keresahan Publik dan Coreng Pembangunan Demokrasi *Jakarta*- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan Capres-Cawapres mendapatkan berbagai respons negative dari masyarakat. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk apabila tidak dilakukan langkah preventif yang signifikan. Pemerhati Isu-Isu Strategis, Prof dubes Imron Cotan mengemukakan pendapat bahwa berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia telah melakulan Gerakan sebagai respons atas putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres. Hal tersebut disampaikan dalam webinar nasional Moya Institute, tanggal 17 Oktober 2023 yang mengangkat tema ”MK : Benteng Konstitusi?”. Sebelumnya, pada 16 Oktober 2023 MK memutuskan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat Negara dapat mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres…
Pakar Nilai Putusan MK Soal Capres-Cawapres Dapat Munculkan Penolakan Besar Oleh : Lingga Nataya Putusan dari MK mengenai batasan usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang memang sudah sangat melebihi kewenangan mereka sendiri, pasalnya hal tersebut sebenarnya kewenangan dari DPR RI dan Presiden RI. Selain itu, adanya putusan tersebut bisa menjadi perangkap tersendiri, bahkan dinilai sudah terdapat skenario besar di dalamnya dan dikhawatirkan semakin berpotensi menciptakan kekisruhan di masyarakat karena adanya penolakan besar. Belakangan ini terjadi sebuah kontroversi yang terus saja dibahas dengan sangat hangat oleh masyarakat. Bahkan publik pun masih terus saja membahas perkara tersebut secara cukup berkepanjangan,…
Tantangan Politisasi Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Politik Indonesia Pada Selasa, 17 Oktober 2023, diselenggarakan sebuah webinar Moya Institute yang mengangkat topik berjudul ‘MK: Benteng Konstitusi?’. Webinar ini merupakan platform bagi para pemikir dan pengamat politik untuk berbicara tentang peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks politik Indonesia. Salah satu narasumber yang turut berpartisipasi dalam webinar ini adalah Dr. Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting). Dr. Sirojudin Abbas membicarakan dinamika hubungan antara partai-partai politik, Calon Presiden (Capres), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama periode kedua kepemimpinannya. Menurutnya, hubungan ini semakin tidak seimbang. Dr. Sirojudin Abbas yang merupakan…
Pakar: Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres Melanggar Konstitusional MK telah memutuskan batas usia capres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Setelah berjalan 20 tahun, performa MK telah menjauh dari desain awalnya, di mana MK diperintah oleh UUD menegakkan konstitusional. MK telah menjelma menjadi lembaga superbodi yang nyaris tidak bisa dikontrol, kecuali melalui mahkamah kehormatan etik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi dalam webinar yang berjudul MK: Benteng Konstitusi yang dilaksanakan secara online pada Selasa, (17/10/2023). Menurutnya, MK adalah satu-satunya institusi yang tidak dilengkapi dengan mekanisme…
Mengapresiasi Langkah Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pendidikan di DOB Papua Oleh : Miska Putri Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua telah menjadi pusat perhatian dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat DOB Papua menyaksikan perubahan positif sistem pendidikan dan mengapresiasi penuh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Papua Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan di empat Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua. Percepatan dilakukan, antara lain, dengan membangun sarana prasarana pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan suatu negara. Di DOB Papua, pemerintah…