Ekspor Satu Pintu Danantara Langkah Strategis Pemerintah Tutup Kebocoran Devisa Nasional Oleh: Rizky Anshori Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara pengekspor komoditas sumber daya alam terbesar di dunia. Batu bara, minyak kelapa sawit, hingga ferro alloy menjadi tulang punggung perdagangan luar negeri sekaligus penyumbang devisa yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Namun, besarnya nilai ekspor tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima negara. Masih terdapat berbagai celah tata kelola yang berpotensi menyebabkan kebocoran devisa dan mengurangi kontribusi ekspor terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks itulah pemerintah mengambil langkah strategis dengan membentuk mekanisme ekspor satu pintu…
Author: Kata Indonesia
Dadan Hindayana telah dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot ialah dugaan jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG). “Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyaklah informasi-informasi ke beliau (Presiden),” kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dudung menjawab hal itu saat ditanya apakah Dadan dicopot karena kasus dugaan jual beli dapur SPPG. Dia kembali menegaskan hal itu sebagai salah satu faktor. “Ya, salah satu faktornya itu,” tambah Dudung ketika dipertegas soal pencopotan Dadan karena dugaan jual beli SPPG. Dudung…
Danantara Satu Pintu, Langkah Tegas Tutup Kebocoran Devisa Jakarta – Kebijakan pemerintah menerapkan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diyakini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup kebocoran devisa yang selama ini merugikan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari implementasi kebijakan tersebut. Menurutnya, konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui satu pintu berpotensi menghilangkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. “Saya malah berharap nanti Pak Dony (Chief Operating Officer Danantara) ngasih saya income lebih…
Ekspor Satu Pintu Danantara Optimalkan Devisa Negara JAKARTA – Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan nasional sekaligus mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 1 Juni 2026 tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kontribusi ekspor terhadap pembangunan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu diterapkan untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara,…
Tata Kelola Koperasi Desa Semakin Solid Melalui Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan Oleh: Satria Putra Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi baru penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasi mampu berkembang secara sehat, profesional, dan akuntabel. Penguatan tata kelola koperasi desa menjadi bagian dari agenda besar transformasi perkoperasian nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Kementerian Koperasi memandang bahwa keberhasilan pembangunan…
Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh: Firly Tsaqila Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terus diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitas ekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatan kesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasi program berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan. Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagai masukan masyarakat…
Pemerintah Responsif terhadap Masukan Masyarakat untuk Penyempurnaan Koperasi Merah Putih JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menghadirkan program pembangunan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di tengah antusiasme publik yang tinggi terhadap program strategis tersebut, pemerintah menunjukkan sikap terbuka dengan menjadikan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar manfaat program semakin dirasakan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah responsif tersebut mendapat perhatian positif karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga aktif mendengar aspirasi publik. Sejumlah laporan dan unggahan masyarakat mengenai kondisi maupun lokasi KDKMP di…
Pengawasan Koperasi Desa Diperkuat Demi Menjamin Tata Kelola yang Akuntabel Pemerintah terus memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat percepatan transformasi digital koperasi nasional yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Command Center dirancang sebagai pusat integrasi sistem informasi sekaligus pengawasan operasional koperasi secara nasional. Melalui platform ini, data lintas lembaga, termasuk pengelolaan dana bergulir, dapat dipantau secara terpadu untuk mempercepat pembangunan fisik maupun pengembangan kelembagaan koperasi. “Hal ini untuk mendukung percepatan…
Ekonomi Hijau Indonesia Bernafas di Atas Kelestarian Ekosistem Oleh: Kirana Citrasari Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni menuntut refleksi mendalam mengenai arah pembangunan nasional. Di tengah kepungan krisis planetari threefold, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi yang kian mengkhawatirkan, paradigma pembangunan Indonesia berada pada persimpangan krusial. Pemerintah secara progresif telah menggeser haluan menuju ekonomi hijau. Kebijakan ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai strategi pemulihan ekonomi semata, melainkan harus diletakkan di atas fondasi perlindungan ekologi yang kokoh. Komitmen ini selaras dengan amanat Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara…
Modernisasi Infrastruktur Irigasi Melalui Pendekatan 3T Perkuat Sektor Pertanian Oleh: Krisna Wiguna Modernisasi infrastruktur irigasi menjadi salah satu langkah strategis yang terus dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik jaringan irigasi, tetapi juga diarahkan pada penerapan pendekatan yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu atau dikenal sebagai pendekatan 3T. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan air yang memadai merupakan faktor utama dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Tanpa sistem pengelolaan air yang baik, lahan pertanian akan menghadapi…
Papua Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Program Ketahanan Pangan Oleh: Loa Murib Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan suatu wilayah dalam membangun kemandirian pangan. Dalam konteks Papua, langkah pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu strategi penting yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian kini ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang…
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (3/6/2026). Langkah itu terjadi kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti pucuk pimpinan lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Penggeledahan dibenarkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry. Namun, Kejagung belum merinci perkara yang mendasari tindakan penyidikan tersebut. “Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry saat dikonfirmasi wartawan. Jeffry menyebut Pidsus Kejagung akan menggelar konferensi pers pada sore hari untuk menjelaskan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut. Langkah Kejagung ini menyita perhatian karena berlangsung sehari…