Penguatan Manajemen dan Pengawasan MBG Didorong untuk Menjaga Kualitas Program Jakarta – Pemerintah perkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan manajemen dan pengawasan guna memastikan kualitas layanan yang diterima masyarakat tetap terjaga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dengan kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas. “Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya. Pemerintah menaruh…
Author: Kata Indonesia
Program MBG Diperkuat melalui Pembenahan Tata Kelola dan Pengawasan Ketat Jakarta – Pemerintah berkomitmen penuh untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu investasi sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui perombakan total manajemen pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program berjalan dengan tata kelola yang lebih kuat, pengawasan ketat, serta akuntabilitas yang tinggi. Keputusan perombakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Langkah ini diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah memantau dinamika pelaksanaan program selama sekitar satu setengah tahun…
Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 secara resmi menyatakan adanya kejanggalan fatal dan ketidaksesuaian prosedur (cacat formil) dalam proses pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum (Caketum) atas nama Saudari Sari Yuliati. Berdasarkan hasil verifikasi awal, SC menilai proses pendaftaran tersebut terkesan terburu-buru, tidak transparan, dan terindikasi kuat tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah ditetapkan dalam konstitusi organisasi. Pelanggaran Prosedur Mekanis Administratif Mascot Siregar, selaku Koordinator SC yang membidangi Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Bakal Calon Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, mengungkapkan bahwa tim Sari Yuliati tidak menempuh jalur resmi organisasi dalam pengembalian berkas. ”Ada indikasi…
Komitmen Pemerintah Jadikan Papua Sebagai Pilar Baru Ketahanan Ekonomi Nasional Oleh Yohanes Wandikbo Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta ancaman krisis pangan dan energi, Pemerintah memperkuat fondasi ketahanan ekonominya secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan sektor pangan, perkebunan, dan hilirisasi industri di Papua merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya memperkokoh resiliensi nasional. Ketahanan ekonomi modern tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau cadangan devisa, melainkan juga oleh kemampuan negara menjamin ketersediaan pangan, energi, dan komoditas strategis bagi…
BBM Subsidi Tetap Stabil, Fondasi Kuat Menjaga Daya Beli dan Menggerakkan Ekonomi Nasional Oleh: Rahmat Hidayat Keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak ekonomi global merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Saat banyak negara menghadapi tekanan akibat lonjakan harga energi dunia, Indonesia justru menunjukkan kemampuan negara dalam melindungi masyarakat dari dampak langsung ketidakpastian global. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, tetapi juga menjadi bukti bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia dihadapkan pada meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak terhadap harga minyak…
Kelestarian Hutan dan Pertumbuhan Ekonomi Kian Selaras Dorong Kemajuan Papua Manokwari – Upaya menjaga kelestarian hutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional, termasuk di Papua. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai semakin menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan yang menempatkan hutan sebagai modal strategis bagi masa depan bangsa. Di Papua Barat, arah pembangunan daerah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas…
Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi Oleh: Firly Tsaqila Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terus diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitas ekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatan kesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasi program berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan. Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagai masukan masyarakat…
Tata Kelola Koperasi Desa Semakin Solid Melalui Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan Oleh: Satria Putra Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi baru penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan ekonomi yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi elemen utama yang memastikan koperasi mampu berkembang secara sehat, profesional, dan akuntabel. Penguatan tata kelola koperasi desa menjadi bagian dari agenda besar transformasi perkoperasian nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Kementerian Koperasi memandang bahwa keberhasilan pembangunan…
Kabar gembira bagi para pencinta kuliner dan penikmat daging asap di ibu kota. Lyma, salah satu pelopor hidangan smoked meat berkualitas, resmi ikut meramaikan gelaran pasar kreatif tahunan bergengsi, Brightspot, yang kali ini diselenggarakan di Agora Mall, Thamrin, Jakarta Pusat. Hadir di tengah antusiasme pengunjung yang luar biasa, Lyma siap memanjakan lidah para pemburu kuliner dengan sederet menu jagoannya yang kaya rasa. Pengunjung dapat menikmati kelembutan daging premium yang diasap sempurna melalui menu andalan seperti Smoked Beef Brisket, Ribs (Iga Asap) yang juicy, hingga Burger Brisket yang menggugah selera. Bagi pengunjung yang ingin merasakan langsung sensasi kelezatan ini, tenant Lyma…
PP 20/2026 dan Upaya Menata Ekosistem Usaha yang Lebih Sehat Oleh : Antonius Utomo Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekonomi nasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2026 adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran regulasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata ekosistem usaha agar lebih kompetitif dan berkeadilan. …
PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum, melainkan difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengembalikan tujuan awal insentif pajak UMKM agar benar-benar…
PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan revisi atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM. Regulasi ini diterbitkan untuk menutup celah penyalahgunaan insentif oleh perusahaan yang secara skala usaha sudah tidak lagi masuk kategori UMKM.…