Apresiasi Kebijakan PPLN Bebas Karantina dengan Tetap Ketat Prokes

Apresiasi Kebijakan PPLN Bebas Karantina dengan Tetap Ketat Prokes

Oleh : Dian Ahadi

Pemerintah telah memberlakukan aturan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), sehingga saat ini tidak perlu karantina lagi setibanya di Indonesia.

Kendati demikian, PPLN wajib menaati aturan lainnya yaitu harus divaksin dua kali dan menunjukkan hasil negatif Covid-19 serta selalu taat Prokes.

Pandemi membuat segalanya berubah termasuk aturan dalam bermobilitas. Jika di awal datangnya Corona semua wajib di rumah saja, maka setelah masa new normal penerbangan boleh dibuka lagi.

Saat sudah dua tahun pandemi maka pemerintah melonggarkan lagi aturan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Surat edaran dari Satgas Covid-19 Nomor 15 tahun 2022 tentang protokol pelaku perjalanan luar negeri mengatur perubahan ini. Pertama, para WNI maupun WNA yang berstatus PPLN boleh masuk ke Indonesia melalui perbatasan dua negara (NTT dan Kalbar), bandara (Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dll), pelabuhan (Tanjung Benoa, Nunukan, dll).

Kedua, mereka yang mendarat di Indonesia harus dites PCR dalam waktu 2×24 jam sebelum terbang, mendowonload aplikasi PeduliLindungi sebelumnya, lalu mengisi E-HAC. Mereka juga harus menunjukkan bukti sudah vaksin dua kali. Jika ada yang belum vaksin sama sekali maka akan ditolak mentah-mentah.

Setelah mendarat baik di bandara atau pelabuhan serta perbatasan, maka PPLN tidak boleh pergi begitu saja. Namun mereka harus melakukan tes PCR dan menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Sambil menunggu hasil keluar maka PPLN harus menunggu di penginapan dan tidak boleh keluar sama sekali.

Jika hasil tes PCR-nya negatif maka bisa melanjutkan perjalanan ke kota tujuan, tetapi jika mereka baru vaksin sekali maka harus karantina selama 5×24 jam.

Ketika mereka positif Covid-19 maka juga wajib melanjutkan karantina, tetapi jika hanya gejala ringan boleh untuk isolasi mandiri.

Namun jika sudah vaksin lengkap plus booster dan hasil tesnya langsung negatif, boleh untuk lanjut tanpa karantina.
Masyarakat mengapresiasi perubahan aturan bagi PPLN karena tak bisa dipungkiri karantina memakan waktu (dan biaya). Meski ada pilihan karantina gratis di gedung Wisma Atlet tetapi mereka ingin lekas pulang setelah perjalanan dari luar negeri karena rindu pada keluarga di rumah.
Selain itu, para WNI juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang tetap memberlakukan kebijakan wajib tes PCR. Bebas karantina bukan berarti PPLN boleh pergi setelah mendarat di bandara, tetapi tetap harus tes dulu. Walau mereka sudah divaksin dan tes di negaranya sendiri, tetapi ada kemungkinan tertular Corona di perjalanan, jadi tes PCR adalah sebuah kewajiban.
Lagipula harga tes PCR saat ini makin terjangkau sehingga PPLN tidak akan terbebani oleh biayanya. Tes PCR tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diganti oleh Genose atau model tes lainnya.
Jika tidak ada kewajiban karantina maka wajar jika protokol kesehatan ketat diberlakukan. Bukan hanya pakai masker dan cuci tangan tetapi juga tes PCR dan sederet syarat lain. Kita harus sadar bahwa pandemi belum usai, maka syarat seperti ini amatlah wajar.
Karantina yang diberlakukan bagi mereka yang baru vaksin sekali atau yang ketahuan positif Corona juga diapresiasi karena memang itu prosedur yang berlaku. Bahkan sebelum pandemi sudah ada karantina dari mereka yang datang dari tanah suci, untuk mencegah berbagai kemungkinan terburuk pasca perjalanan super panjang.
Kebijakan PPLN tanpa kewajiban karantina amat disetujui oleh rakyat karena saat ini jumlah pasien Corona di Indonesia terus menurun. Akan tetapi, walau tanpa harus karantina, tetap wajib protokol kesehatan ketat. Semua demi kesehatan dan keselamatan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Mengapresiasi Peran Yonif TP dalam Pertahanan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

By 0

Mengapresiasi Peran Yonif TP dalam Pertahanan dan Pembangunan Ekonomi Daerah  Oleh: Syahrul Fahrozi Langkah pemerintah dalam meluncurkan serta mereorganisasi pilar pertahanan melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) merupakan terobosan strategis yang amat penting dan patut diapresiasi. Kebijakan visioner ini menegaskan komitmen nyata dalam menghadirkan instrumen pertahanan nasional yang tidak hanya berfokus pada fungsi kedaulatan militer semata, melainkan juga bertindak sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Konsep pertahanan negara yang ideal dan komprehensif sejatinya tidak pernah berdiri terisolasi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya. Melalui pengembangan kekuatan pertahanan ini, keberadaan benteng keamanan di berbagai penjuru nusantara diintegrasikan secara presisi guna menjawab dua tantangan utama bangsa secara simultan, yaitu memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Inovasi kebijakan pada struktur militer ini memperlihatkan keunggulan, di mana setiap prajurit dibekali kualifikasi tempur infanteri yang handal sekaligus kapabilitas teritorial pembangunan yang adaptif. Selain wajib menguasai kemampuan taktis mendasar seperti menembak, beladiri, dan patroli wilayah, para prajurit disiapkan secara terstruktur dalam kompi-kompi khusus yang mencakup bidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi zeni, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Pembagian fungsi yang spesifik ini memungkinkan pangkalan militer berkontribusi langsung pada perbaikan sarana dan fasilitas umum masyarakat, seperti pembenahan akses jalan dan jembatan, pengolahan lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif, serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan warga secara berkala. Skema ini membuktikan bahwa pembaharuan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dapat diimplementasikan secara konkret dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif pertumbuhan ekonomi daerah, penempatan satuan teritorial berkapasitas besar di berbagai wilayah memberikan dampak pengganda yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian lokal. Kehadiran ribuan prajurit beserta keluarga yang bermukim di sekitar pangkalan secara otomatis menumbuhkan ceruk pasar baru yang sangat potensial. Permintaan akan pasokan kebutuhan pokok harian, komoditas pangan lokal, hingga ketersediaan jasa pendidikan dan sarana perumahan terbukti menstimulasi daya beli warga secara luas. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pedagang di pasar-pasar tradisional mendapatkan kepastian keterserapan produk yang berkelanjutan. Penataan kembali fokus pangkalan militer ini secara efektif dan efisien berhasil mengubah kawasan di sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Keberhasilan dalam mengimplementasikan agenda strategis pemerintah ini juga sangat bertumpu pada kuatnya sinergi antara instrumen militer, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat setempat. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa keberadaan Yonif TP ditujukan untuk senantiasa menyatu dengan rakyat, menghadirkan rasa aman secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan wilayah. Penempatan pangkalan militer di area-area strategis, seperti kawasan pesisir maupun wilayah batas terluar, ditargetkan untuk melindungi kekayaan sumber daya alam lokal sekaligus mendukung stabilitas kawasan ekonomi dan objek pariwisata daerah. Selain itu, pengalokasian patroli rutin berkala dan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan bersama warga menjadi langkah nyata dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi serta keberlangsungan usaha warga. Dukungan penuh yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah turut mempercepat pencapaian target penyiapan satuan teritorial ini secara optimal. Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan bahwa keberadaan Yonif TP di wilayahnya memberikan dampak positif yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setempat. Apresiasi senada juga diutarakan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, yang menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk menyinergikan berbagai program pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan fungsi teritorial militer. Kolaborasi lintas sektor yang terstruktur ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi yang terarah sanggup mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional secara inklusif. Dampak positif dari integrasi fungsi pertahanan dan pembangunan ini juga menjangkau hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menjelaskan bahwa penempatan satuan berkapasitas lebih dari seribu personel di wilayah Maluku secara langsung menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Kebutuhan harian para prajurit dan keluarganya terbukti mendorong peningkatan daya beli, memperbaiki kualitas serta aksesibilitas layanan pendidikan, serta memperkuat program ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan-lahan pertanian yang dikelola bersama. Pendekatan terpadu ini menciptakan kemandirian pangan di tingkat lokal sekaligus mempererat hubungan kemanunggalan antara tentara dan rakyat dalam bingkai pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Kehadiran dan penyebaran Yonif TP di berbagai daerah membuktikan secara nyata bahwa stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus menjaga keharmonisan sinergi antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat, agenda strategis ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.…

All Rights Reserved © 2025