APBN 2027 Dorong Percepat Hilirisasi dan Serap Jutaan Tenaga Kerja

APBN 2027 Dorong Percepat Hilirisasi dan Serap Jutaan Tenaga Kerja

Jakarta – Kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

 

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” ujarnya.

 

Menurut Wihadi, target pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional.

 

“Target tersebut akan diwujudkan melalui delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN),” katanya.

 

Salah satu fokus utama dalam APBN 2027 adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari strategi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

 

Selain penguatan sektor industri, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

 

“Pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri,” ujarnya.

 

Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat pekerjaan formal sebesar 40,81 persen, serta penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

 

“Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen,” tambahnya.

 

Wihadi juga menegaskan keberhasilan hilirisasi membutuhkan sinergi lintas sektor yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan dukungan APBN 2027, hilirisasi diharapkan mampu menjadi motor transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penguatan industri dalam negeri, serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat.

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025