Aparat Keamanan Upayakan Pembebasan Pilot Susi Air dengan Menjunjung Humanisme

Aparat Keamanan Upayakan Pembebasan Pilot Susi Air dengan Menjunjung Humanisme

Oleh : Saby Kossay

Aparat keamanan terus mengupayakan misi penyelamatan dan pembebasan pilot maskapai penerbangan Susi Air dengan terus menjunjung tinggi asas humanisme, dengan mengedepankan negosiasi, dialog dan juga komunikasi yang melibatkan banyak pihak sekaligus agar bisa terhubung dengan KST Papua.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius Fakhiri menanggapi adanya ultimatum yang telah disampaikan oleh Kelompok Speratis dan Teroris (KST) Papua pimpinan Egianus Kogoya terkait dengan bagaimana nasib yang dimiliki oleh pilot maskapai penerbangan Susi Air bernama Philips Mark Mehrtens, yang merupakan pria berkebangsaan Selandia Baru dan kini masih terus disandera oleh gerombolan separatis itu.

Diketahui bahwa sebelumnya pihak KST Papua pimpinan Egianus Kogoya tersebut melalui sebuah unggahan yang kemudian juga sempat viral di berbagai media sosial dan internet mengancam akan melakukan penembakan kepada Philips Mark Mehrtens pada tanggal 1 Juli 2023 lalu.

Kemudian, terkait dengan adanya ultimatum yang telah dikemukakan oleh pihak gerombolan teroris di Bumi Cenderawasih tersebut, Irjen Mathius D Fakhiri langsung menyatakan bahwa pihaknya akan tetap dan terus berupaya untuk membangun komunikasi dengan pihak keluarga Egianus.

Bukan tanpa alasan, memang upaya penyelamatan pilot Susi Air yang terus dilakukan oleh seluruh aparat keamanan dari personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan cara pendekatan dialog, komunikasi dan negosiasi itu memiliki tujuan agar pihak keluarga Egianus bisa menyampaikan kepada pimpinan KST Papua tersebut untuk bisa menahan emosinya dan bisa menjalin komunikasi dengan baik pula dengan aparat keamanan.
Selain itu, tentunya upaya misi evakuasi dan penyelamatan Kapten Philips Mark Mehrtens ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal apabila tidak disertai dengan adanya bantuan dari berbagai pihak lain, dan jika hanya seolah memasrahkannya saja kepada upaya aparat keamanan.
Memang, bahwa aparat keamanan di Indonesia telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam misi penyelamatan sandera dari tangan KST Papua itu, namun juga sangatlah memerlukan adanya dorongan dan juga dukungan dari banyak pihak lainnya juga yang turut serta dan berperan aktif bersama-sama.
Maka dari itu, pihak Polda Papua juga menggandeng dan meminta kepada penjabat (Pj) Bupati Nduga untuk bisa terus memberikan bantuannya dalam upaya pembebasan sandera dari tawanan gerombolan separatis itu.
Karena, dengan adanya bantuan yang diberikan oleh banyak pihak lainnya termasuk oleh Pj Bupati Nduga yang baru dilantik itu, maka diharapkan ke depannya akan dapat semakin mudah dalam membangun langkah komunikasi secara jauh lebih aktif agar kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu tidak lagi menuntut hal yang macam-macam lagi yang diberikan oleh negara, apalagi mereka kemudian sampai mengancam untuk menghabisi nyawa sanderanya.
Untuk semakin menjamin agar segala langkah dalam misi penyelematan dan pengevakuasian atau pembebasan pilot Susi Air itu dari tangan KST Papua sehingga tidak terjadinya kontak tembak yang membahayakan nyawa, apalagi sampai kemudian berpotensi untuk menimbulkan korban jiwa, maka pihak Polda Papua masih tetap terus mengedepankan upaya negosiasi.
Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) serta Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan pemerintah daerah (Pemda) setempat terus berusaha semaksimal mungkin agar tetap menjalin komunikasi dengan pimpinan KST Papua, Egianus Kogoya.
Pihak aparat keamanan pun sangatlah berharap agar gerombolan separatis itu bisa tetap membuka adanya ruang negosiasi agar pilot Susi Air yang mereka tahan bisa dibebaskan dengan selamat. Kemudian sebagai informasi, data menunjukkan dari pihak Polda Papua bahwa sejatinya Philips Mark Mehrtens sendiri saat ini masih berada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Senada, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono juga menegaskan bahwa langkah pembebasan terhadap kapten pilot berkebangsaan Selandia Baru itu masih terus dilakukan, yang mana seluruh proses penyelamatannya terus mengutamakan dengan cara dialog. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dari proses komunikasi dan dialog yang dilakukan juga menggandeng banyak unsur masyarakat pula seperti para tokoh agama hingga para tokoh masyarakat setempat.
Hal tersebut dikarenakan proses penyelamatan sander dari tangan KST Papua dengan menggunakan komunikasi yang dibantu oleh banyak pihak termasuk para tokoh masyarakat itu dianggap akan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan misalnya aparat keamanan melakukan operasi militer.
Jelas saja, dengan aparat keamanan yang cenderung terus menjalin dialog, komunikasi dan negosiasi dengan tanpa adanya operasi militer apapun untuk proses penyelamatan dan pembebasan Pilot Susi Air dari tangan KST Papua, menunjukkan bahwa pihak aparat keamanan sendiri masih terus menjunjung sangat tinggi asas humanisme.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah

By 0

Kebijakan Transformatif Tunjukkan Negara Bergerak Cepat Membenahi Masalah  Oleh: Agus Sasongko Sudah saatnya publik menilai perjalanan pembangunan bukan hanya dari janji, tetapi juga dari arah kebijakan dan hasil yang mulai terlihat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam 21 bulan pemerintahan, berbagai langkah yang diambil menunjukkan adanya upaya mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dianggap rumit dan membutuhkan waktu panjang. Di tengah tantangan pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, rangkaian kebijakan transformatif menjadi sinyal bahwa negara sedang bergerak lebih cepat membenahi masalah sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Gambaran tersebut mengemuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pada kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan sekaligus menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari pemerintahan. Artinya, rata-rata satu kebijakan lahir setiap lima hari sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan negara yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan. Menurut Prabowo Subianto, pencapaian tersebut lahir dari kombinasi keberanian mengambil keputusan, kerja keras, arah kebijakan yang jelas, serta semangat gotong royong seluruh unsur bangsa. Pemerintah juga tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai, tetapi menilai berbagai tantangan nasional mulai memasuki tahap penyelesaian yang lebih nyata. Cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi, bukan sekadar mengejar pencapaian jangka pendek yang mudah dilupakan. Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol selama setahun terakhir terlihat pada sektor pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada delapan komoditas utama lebih cepat dibanding target awal yang diperkirakan membutuhkan empat hingga lima tahun. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit menjadi komoditas yang berhasil diperkuat melalui kombinasi kebijakan produksi, distribusi, serta dukungan kepada petani. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa percepatan kebijakan dapat menghasilkan dampak nyata ketika hambatan birokrasi dan distribusi mulai disederhanakan. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang selama ini dinilai menghambat akses petani. Selain itu, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan sebesar 252,8 persen. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tepat dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Pada sektor energi, pemerintah juga menunjukkan langkah strategis melalui implementasi diesel berbasis campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sehingga mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa hilirisasi sumber daya dan pemanfaatan energi domestik mulai memberikan hasil yang konkret bagi perekonomian nasional.…

All Rights Reserved © 2025