Aparat Keamanan Pastikan Kesiapan Pengamanan KTT AIS Forum di Bali

Aparat Keamanan Pastikan Kesiapan Pengamanan KTT AIS Forum di Bali

Bali – Provinsi Bali akan menjadi lokasi diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum pada 10 – 11 Oktober 2023 mendatang.

Untuk menjaga jalannya konferensi agar tetap aman dan lancar, pihak aparat keamanan akan memperketat pengamanan di sekitar tempat konferensi. Sehingga para tamu VVIP dari berbagai negara dapat melaksanakan segala aktivitas kenegaraan dengan nyaman.

Terkait pengamanan ajang KTT AIS Forum, Kodam IX/Udayana terus mengoptimalkan berbagai persiapan. Salah satu hal tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) di Makodam Udayana.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi selaku Dansatgas Pamwil menjelaskan bahwa kegiatan TGF merupakan lanjutan penyiapan pengamanan dari Satgas pengamanan wilayah dan Satgas evakuasi KTT AIS.

“Ini juga untuk mengukur sejauh mana kesiapan kita dalam rencana yang sudah disusun dalam kegiatan KTT AIS,” katanya.

Selanjutnya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi menginstruksikan supaya seluruh Satgas dan unsur terkait lainnya yang berada di wilayah tugas teritorial Kodam IX/Udayana siap untuk bertugas melaksanakan pengamanan.

“Saya berharap semoga sesuai dengan rencana dan tidak ada perubahan waktu dan Obyek yang sudah kita siapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta pasukan khusus yang tergabung dalam Satgas Pasukan Khusus, berlatih menjelang penyelenggaraan KTT AIS Forum tersebut. Salah satu yang dimaksud oleh Panglima TNI adalah Latihan Penanggulangan Teror (Latgultor).

“Meskipun pasukan khusus kita sudah sering berlatih, menjelang KTT ini, yang namanya latihan tetap perlu dilakukan karena bertujuan untuk memantapkan atau menajamkan naluri tempur sewaktu-waktu mereka dihadapkan oleh ancaman yang sebenarnya,” kata Panglima TNI Yudo Margono.

Panglima TNI Yudo Margono juga mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat untuk bersama-sama menunjukkan kembali kekuatan Indonesia dalam pengamanan event bertaraf internasional.

“Keberhasilan dan kesuksesan tidak hanya berdampak pada reputasi petugas pengamanan tapi reputasi nama Indonesia di kancah internasional,” ujar Panglima TNI Yudo Margono.

Untuk diketahui, KTT AIS Forum 2023 akan berlangsung di Bali dan mengundang puluhan negara pulau dan kepulauan serta sejumlah organisasi internasional. Tahun ini, AIS Forum 2023 mengusung tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future”.

Agenda pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

**

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By 0

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

All Rights Reserved © 2025