Aksi People Power dan Demo Buruh Ganggu Kepentingan Rakyat, Wajib Ditolak

Aksi People Power dan Demo Buruh Ganggu Kepentingan Rakyat, Wajib Ditolak

Oleh : Tyas Permata Wiyana

Pengamat menyatakan bahwa adanya aksi gerakan massa bertajuk people power sangat berpotensi untuk menghambat upaya serta kepentingan strategis nasional yang digalakkan oleh Pemerintah RI untuk terus mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terdapat sebuah rencana mengenai akan dilangsungkannya aksi besar oleh sejumlah massa bertajuk people power yang diwacanakan akan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang. Tentunya hal itu bisa membawa bangsa Indonesia menuju ke dalam jurang kekacauan yang sama sekali tidak memiliki ujung.

Direktur Lentara Research Institute (LRI), DR. David Nordfolk Penganga bahwa adanya aksi people power yang dilakukan oleh sejumlah massa sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan jelas apapun. Bukan hanya itu, namun jelas bahwa ketika agenda tersebut dilakukan, maka juga akan sangat jelas sekali mampu mengancam serta merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga adanya pelaksanaan agenda kepentingan strategis nasional lainnya yang telah digagas oleh Pemerintah RI.

Lebih lanjut, meski sebenarnya Tanah Air ini merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dalam penerapan pemerintahannya sehingga telah dijamin pula adanya kebebasan untuk berserikat, namun tetap saja adanya aksi massa seperti gerakan people power itu harus tetap sesuai dengan jalur koridor hukum dan moral.

Memang sangat penting bisa diketahui dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat di Indonesia mengenai bagaimana caranya menyampaikan aspirasi atau pendapat namun tetap sesuai dengan jalur koridor hukum dan moral yang berlaku di negara ini. Pasalnya, ternyata banyak diantara narasi yang digaungkan oleh kelompok massa yang mendukung adanya gerakan people power itu ternyata menggunakan narasi yang sangat memecah belah dan akan merusak keutuhan bangsa serta asas demokrasi sendiri.

Tentunya apabila masih saja terjadi dan disebarluaskan kepada publik secara bebas mengenai narasi yang sangat provokatif dan juga agitatif, hal itu akan sangat mendatangkan banyak dampak buruk lain dan harus segera bisa dihentikan demi merajut kembali persatuan bangsa.

Di sisi lain, terdapat juga sebuah riset yang dilakukan oleh Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA), yang diwakili oleh Tulus J Maha, yang mengungkapkan bahwa adanya aksi gerakan massa people power hanya akan mengganggu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang digencarkan oleh pemerintah. Karena hal itu hanya akan menciptakan terjadinya gejolak politik yang sebenarnya sama sekali tidak perlu terjadi dan hanya akan merugikan faktor ekonomi nasional.

Karena, dengan adanya wacana people power yang juga mengindikasikan kuat terjadinya hal makar lantaran bertentangan dengan amanat konstitusi mengenai jabatan Presiden Republik Indonesia (RI), tentunya hanya akan terus mengganggu adanya stabilitas negara yang sebenarnya telah terjadi dengan sangat baik, termasuk juga mengganggu stabilitas perdagangan hingga ekonomi nasional.

Dari sisi masyarakat sendiri, sebenarnya sampai saat ini masih banyak pihak yang mengalami sejumlah permasalahan, terutama ketika mereka dihadapkan dengan situasi sosial dan ekonomi yang kini sama sekali tidak menentu sebagai akibat dari ketidakpastian ekonomi global sejak terjadinya krisis dan inflasi hingga stagflasi di dunia pada awal tahun 2023 lalu.

Maka justru, apabila masyarakat sendiri yang saat ini tengah dihadapkan pada situasi serba sulit itu, namun ditambah dengan adanya sejumlah aksi yang sama sekali tidak jelas dan tidak memberikan dampak manfaat yang positif untuk rakyat, maka hendaknya hal demikian sama sekali tidak perlu untuk dilakukan.

Pada kesempatan lain, Aktivis Corong Rakyat, Hasan meminta agar kelompok buruh yang tergabung ke dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) agar tidak mudah terprovokasi sehingga mampu dimanfaatkan oleh sekelompok orang dan elite yang akan menjadi penumpang gelap dengan maksud untuk melakukan pemakzulan pada Presiden yang saat ini masih sah dan dilindungi oleh konstitusi negara, Joko Widodo (Jokowi) melalui gerakan people power.

Hal tersebut disampaikan lantaran sebenarnya memang sebelumnya telah ada gerakan serupa namun masih dianggap kurang massif, sehingga dengan sangat sengaja, sekelompok elite tertentu menunggangi adanya gerakan dari para buruh yang memang memiliki jumlah massa yang besar untuk melakukan people power.

Gerakan people power yang akan dilangsungkan di sejumlah titik di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 itu juga telah terindikasi oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan potensi kerawanan apabila dibiarkan tentu akan menjadi sangat besar. Sehingga seluruh aparat keamanan hendaknya jangan sampai lengah dengan adanya isu itu dan langsung bergerak dengan cepat untuk meredamnya supaya kegaduhan di negeri ini tidak semakin membesar.

Apabila misalnya kegaduhan dibiarkan begitu saja dan terus menjadi besar di Indonesia, tentunya juga akan sangat menyusahkan serta menghambat bagaimana upaya dari Pemerintah RI terkait dengan kepentingan strategis nasional.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025