• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Papua Berhasil Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Papua Berhasil Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 June 2023

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Papua Berhasil Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Rebecca Marian

Pemerintah melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Papua. Proyek pembangunan dilakukan di mana-mana sampai ke pelosok. Tujuan utama dari akselerasi pembangunan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek ini mulai berhasil karena ada peningkatan di bidang finansial pada rakyat di Bumi Cendrawasih.

Papua sebagai wilayah paling timur di Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa menjual dan meningkatkan APBD, seperti pariwisata, hasil bumi, dan hasil tambang.

Kekayaan sumber daya alam di Bumi Cendrawasih diolah dengan sangat baik agar bisa memakmurkan rakyat. Pemerintah pusat juga mendukung dengan pembangunan infrastruktur sehingga mobilitas masyarakat dan proyek-proyek berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi di Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat bagus karena menunjukkan keberhasilan program percepatan pembangunan, untuk meningkatkan sektor perekonomian di Bumi Cendrawasih. Tidak ada lagi kesenjangan antara di Papua dengan daerah lain di Indonesia.

Tokoh masyarakat Papua Matthew Makuker menyatakan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di era Jokowi dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dibangun membuat perekonomian masyarakat semakin bergeliat. Infrastruktur yang memadai juga dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan sehingga mempercepat jalur logistik.
Adapun beberapa infrastruktur yang dibangun di Papua, antara lain Jalan Trans Papua, bandara, pelabuhan, Jembatan Youtefa, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, dan lainnya.
Dalam artian, pemerintah terus membangun infrastruktur di Papua demi kemakmuran rakyat. Berkat pembangunan oleh pemerintah saat ini, sehingga Papua sudah memiliki jalanan yang bagus dan infrastruktur seperti di Jawa atau daerah lain.
Pada masa orde baru memang ada sentralisasi sehingga daerah yang jauh seperti Papua (dulu bernama Irian Jaya) kurang diperhatikan, dan saat orde reformasi ada otonomi daerah yang diiringi pemerataan pembangunan. Di masa Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan masif agar ada modernitas di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi pun telah membuat Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang Percepatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembangunan di berbagai sektor di tanah Papua.
Salah satu hasil pembangunan Papua adalah Jalan Trans Papua yang sebentar lagi selesai. jika jalan trans Papua 100% selesai, maka bisa menurunkan harga barang-barang di Papua. Akan ada efek domino positif yang terjadi. Saat jalannya mulus maka bisa dilewati oleh truk dan mobil bak, sehingga pengantaran ke banyak daerah di Papua tak lagi hanya mengandalkan pesawat terbang. Biaya kirim akan menurun karena harga bensin lebih rendah daripada avtur, dan harga barang juga akan menurun.
Pembangunan infrastruktur di Papua memang digenjot pemerintah karena memiliki banyak efek positif untuk rakyat di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa bermobilitas dengan lebih cepat dan bisnis serta urusannya makin lancar. Selain itu, infrastruktur lain seperti Jembatan Youtefa juga bermanfaat bagi bidang pariwisata karena menjadi objek turisme yang baru.
Selain itu ada juga kenaikan yang positif dari bidang pertambangan. Naiknya pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang juga merupakan hasil dari kerja keras pemerintah yang mengakuisisi saham mayoritas dari perusahaan tambang tembaga di Papua. Sehingga jika ada bahan tambang seperti tembaga dan emas yang dikeruk, hasilnya otomatis menjadi milik pemerintah Indonesia, dan mayoritas diberikan untuk pemerintah daerah Papua.
Jika rakyat makin makmur berkat hasil tambang di Papua maka tidak ada lagi istilah ‘bagai ayam mati di lumbung padi’ karena mereka bisa menikmati hasil tambang tersebut. Bukan dalam bentuk logam mulia melainkan dalam bentuk pembangunan, yang modalnya berasal dari pembagian hasil tambang ke pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.
Pengamat ekonomi dan politik Margo Yuwono menyatakan bahwa pertumbuhan juga terjadi berkat pembangunan infrastruktur yang didirikan oleh pemerintah. Dalam artian, pembangunan infrastruktur juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena jika ada jalan, jembatan, dan fasilitas lain maka mobilitas rakyat akan lebih cepat.
Jika mobilitas lebih cepat berkat jalan yang bagus (misalnya jalan Trans Papua) maka akan menghemat karena masyarakat memilih mengirim barang dan bepergian via jalan darat. Mereka pelan-pelan meninggalkan transportasi via pesawat terbang yang biayanya jauh lebih mahal. Makin panjang jalan Trans Papua maka makin banyak masyarakat yang diuntungkan karena biaya kirim jadi rendah sehingga harga barang-barang bisa diturunkan.
Pembangunan infrastruktur terjadi berkat dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan secara teratur mulai tahun 2001. Pemerintah selalu memperbesar nominal dana otsus menjadi triliunan rupiah, dan program ini diperpanjang di periode dua sejak tahun 2021. Otsus terbukti memakmurkan rakyat Papua.
Warga sipil Papua sendiri merasa puas karena pertumbuhan ekonomi mereka meningkat dan fasilitas serta infrastruktur yang diberikan pemerintah membaik. Kawasan Papua tak lagi identik dengan wilayah yang hanya berupa hutan perawan, tetapi sudah tertata apik dan sangat modern.
Akselerasi pembangunan infrastruktur di Papua sangat berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan maka optimis kehidupan di sana akan lebih baik dan masyarakatnya makmur. Pemerintah serius dalam membangun infrastruktur agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Program MBG Tingkatkan Serapan Hasil Petani dan Peternak

August 20, 2026

Tata Kelola dan Transparansi MBG Diperkuat, Pemerintah Tunjukkan Langkah Serius

August 20, 2026

Program MBG Tingkatkan Serapan Hasil Petani dan Peternak

By Kata IndonesiaAugust 20, 20260

Program MBG Tingkatkan Serapan Hasil Petani dan Peternak Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut…

Tata Kelola dan Transparansi MBG Diperkuat, Pemerintah Tunjukkan Langkah Serius

By Kata IndonesiaAugust 20, 20260

Tata Kelola dan Transparansi MBG Diperkuat, Pemerintah Tunjukkan Langkah Serius Oleh: Bara Winatha Program Makan…

Program MBG Perkuat Ekonomi Lokal, Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

By Kata IndonesiaAugust 20, 20260

Program MBG Perkuat Ekonomi Lokal, Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat  Oleh: Alfian Dwi P. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Ketika kebutuhan pangan untuk jutaan penerima manfaat dipenuhi secara rutin, program tersebut menciptakan permintaan yang relatif stabil terhadap berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat desa untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok MBG. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan MBG telah mendorong peningkatan penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dan berlangsung secara rutin membuat hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang lebih jelas. Kondisi tersebut semakin kuat apabila petani dan peternak mengonsolidasikan produksinya melalui koperasi sehingga hasil produksi dalam skala kecil dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketut menjelaskan bahwa pola tersebut dapat membentuk ekosistem pangan yang menghubungkan produksi di tingkat hulu dengan kebutuhan konsumsi di tingkat hilir. Kehadiran MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena terdapat kebutuhan bahan pangan yang dapat diproyeksikan secara berkala. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, pelaku usaha pangan dapat menyesuaikan volume produksi, menjaga kualitas komoditas, serta merencanakan kegiatan usaha secara lebih berkelanjutan. Ketersediaan pangan nasional yang relatif kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan MBG. Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton, yang berasal dari stok awal sekitar 12,4 juta ton dan proyeksi produksi beras 34,7 juta ton setelah memperhitungkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus. Kekuatan pasokan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki peluang untuk menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan gizi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Ketut mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dapat mempertimbangkan potensi produksi setempat. Wilayah yang memiliki hasil perikanan melimpah, misalnya, dapat memanfaatkan ikan lokal sebagai salah satu sumber protein dalam menu MBG sehingga kebutuhan program sekaligus menciptakan pasar bagi hasil produksi masyarakat setempat. …

Program MBG Perkuat Ekonomi Lokal, Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

By Kata IndonesiaAugust 20, 20260

Program MBG Perkuat Ekonomi Lokal, Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat  Oleh: Alfian Dwi P. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Ketika kebutuhan pangan untuk jutaan penerima manfaat dipenuhi secara rutin, program tersebut menciptakan permintaan yang relatif stabil terhadap berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat desa untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok MBG. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan MBG telah mendorong peningkatan penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dan berlangsung secara rutin membuat hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang lebih jelas. Kondisi tersebut semakin kuat apabila petani dan peternak mengonsolidasikan produksinya melalui koperasi sehingga hasil produksi dalam skala kecil dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketut menjelaskan bahwa pola tersebut dapat membentuk ekosistem pangan yang menghubungkan produksi di tingkat hulu dengan kebutuhan konsumsi di tingkat hilir. Kehadiran MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena terdapat kebutuhan bahan pangan yang dapat diproyeksikan secara berkala. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, pelaku usaha pangan dapat menyesuaikan volume produksi, menjaga kualitas komoditas, serta merencanakan kegiatan usaha secara lebih berkelanjutan. Ketersediaan pangan nasional yang relatif kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan MBG. Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton, yang berasal dari stok awal sekitar 12,4 juta ton dan proyeksi produksi beras 34,7 juta ton setelah memperhitungkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus. Kekuatan pasokan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki peluang untuk menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan gizi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Ketut mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dapat mempertimbangkan potensi produksi setempat. Wilayah yang memiliki hasil perikanan melimpah, misalnya, dapat memanfaatkan ikan lokal sebagai salah satu sumber protein dalam menu MBG sehingga kebutuhan program sekaligus menciptakan pasar bagi hasil produksi masyarakat setempat. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.