Pemerintah Dorong UMP 2027 Berimbang dengan Keberlanjutan Usaha
Jakarta,- Pemerintah mulai mempersiapkan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pengupahan tersebut akan disusun melalui mekanisme dialog tripartit dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, usulan kenaikan UMP sebesar 7–9 persen yang disampaikan kalangan buruh akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum tahun 2027. Namun, pemerintah terlebih dahulu akan mengkaji berbagai masukan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Menurut Yassierli, pembahasan tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan memiliki landasan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kondisi kebutuhan hidup pekerja. Pemerintah juga perlu memastikan proses penetapan upah dilakukan melalui pertimbangan yang terukur dan melibatkan para pemangku kepentingan.
“Langkah pertama, kita tentu pembahasan dulu di LKS Tripnas, kemudian di Depenas, kita harus sepakati lagi, yang diminta oleh undang-undang kan mempertimbangkan KHL. Nah, itu kita bahas dulu di Depenas nanti,” kata Yassierli.
Pemerintah menempatkan KHL sebagai salah satu aspek penting dalam penyusunan kebijakan UMP 2027. Penggunaan indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan besaran upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa survei KHL akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan upah buruh. Survei tersebut akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berkonsultasi bersama dewan pengupahan.
“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.
Keterlibatan BPS dalam penyediaan data KHL diharapkan dapat memperkuat objektivitas proses perumusan kebijakan pengupahan. Data tersebut menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dan dewan pengupahan untuk memahami perkembangan kebutuhan pekerja serta kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
Melalui dialog tripartit, penggunaan data KHL, serta pertimbangan kondisi ekonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan UMP 2027 yang transparan, terukur, dan mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha. (*)
