Perlinsos Digital Memperkuat Tata Kelola dan Ketepatan Sasaran Bantuan Pemerintah
Jakarta – Pemerintah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari pembenahan tata kelola bantuan sosial (bansos) nasional. Program ini diarahkan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui sistem pendataan dan verifikasi yang lebih akurat. Keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meminta pemerintah daerah mengaktifkan agen Perlinsos Digital dan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mempercepat registrasi keluarga. Dari lebih satu juta orang yang telah mendaftar sebagai agen, baru sekitar 50 persen yang aktif membantu masyarakat.
“Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50% yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan agen Perlinsos merupakan relawan yang patut diapresiasi karena menjalankan tugas tanpa menerima bayaran maupun meminta imbalan. Ia meminta organisasi perangkat daerah, camat, dan pemerintah desa memastikan agen yang telah terdaftar segera membantu proses registrasi warga.
Hingga 5 November 2026, sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar atau sekitar 39,2 persen dari target 48 juta keluarga. Pemerintah masih perlu mendaftarkan 29,2 juta keluarga hingga akhir Desember 2026. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, Gus Ipul meminta pemerintah daerah meningkatkan kecepatan registrasi menjadi 521 ribu keluarga per hari.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, turut mendorong peningkatan kinerja agen dengan target registrasi mencapai satu juta keluarga setiap hari. Ia meminta kepala daerah turun langsung mengoordinasikan pelaksanaan program hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Agen ini betul-betul didorong lebih aktif, karena ada satu juta lebih yang sudah daftar. Kalau bisa kita targetkan satu juta KK per hari,” kata Luhut.
Menurut Luhut, Perlinsos Digital merupakan langkah penting dalam transformasi pemerintahan untuk menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan mengurangi kebocoran anggaran. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta setiap daerah membentuk tim atau satuan tugas percepatan registrasi dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
Tito menegaskan bahwa percepatan registrasi bukan sekadar memenuhi target administratif pemerintah pusat, melainkan memastikan masyarakat memperoleh hak perlindungan sosial secara tepat.
“Ini bukan kepentingan kita. Kepentingan masyarakat,” tegasnya. (*)
