Karhutla Ditekan lewat Modifikasi Cuaca dan Penguatan Pengawasan Hutan
JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah terpadu untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna menekan potensi penyebaran kabut asap lintas batas negara.
Penanganan difokuskan pada pemadaman langsung di sumber api, pengintensifan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta penguatan pengawasan terpadu di tingkat daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga terkait memaksimalkan operasi darat dan udara untuk memastikan proses pemadaman berjalan optimal di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa pemadaman titik api secara mendasar menjadi prioritas utama.
“Langkah pertama dan paling mendasar adalah memadamkan api di sumbernya. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat langkah terpadu untuk mengendalikan karhutla sekaligus mengurangi risiko penyebaran asap hingga melintasi batas negara,” ujar Berton.
Ia menambahkan, petugas juga melakukan pendinginan area dan koordinasi lintas instansi guna mencegah api menyala kembali.
Sebagai pendukung pemadaman, pemerintah mengoptimalkan OMC bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Di sisi lain, pemerintah mengerahkan sebanyak 60.177 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, pemadam kebakaran, hingga relawan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penanganan karhutla turut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat mengingat dampaknya terhadap kualitas udara regional.
Kendati demikian, penanganan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama karakteristik lahan gambut yang membuat api dapat menjalar di bawah permukaan tanah serta keterbatasan akses menuju titik api di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting.
Menko Polkam menegaskan perlunya pengawasan wilayah rawan yang dilakukan secara dini melalui sinergi aparat keamanan dan pemerintah daerah.
“Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah,” ujar Dudung seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
Pemerintah memastikan evaluasi berkala terhadap penanganan karhutla di enam provinsi prioritas terus berjalan, sembari menunggu peningkatan curah hujan yang diperkirakan merata pada akhir Oktober 2026. (*)
