Kedaulatan Pangan Diperkuat lewat Percepatan Program Pertanian Nasional
Jakarta,- Pemerintah Indonesia terus memperkuat agenda pembangunan sektor pertanian dengan menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas. Langkah tersebut diarahkan melalui percepatan program pertanian, perluasan area produktif, peningkatan kesejahteraan petani, serta pembenahan tata kelola distribusi pangan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa arahan strategis Presiden Prabowo Subianto telah diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang perlu dilaksanakan secara bersama. Dalam menjalankan agenda tersebut, Saleh akan bekerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.
“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” ujar Saleh.
Percepatan program pertanian mencakup penguatan kapasitas produksi dari sisi hulu serta peluang pembukaan lahan pertanian baru. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian penting dari agenda tersebut. Upaya itu membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan program dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan kecepatan kerja diperlukan untuk mengejar target pembangunan pertanian dan memperkuat agenda swasembada pangan sesuai arahan Presiden.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga memberi perhatian pada tata kelola perdagangan dan distribusi pangan. Penindakan terhadap dugaan praktik mafia pangan ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dengan tetap mengedepankan proses yang profesional dan berdasarkan bukti.
“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegas Saleh.
Pembenahan tata kelola tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan produksi sehingga ketersediaan pangan tidak hanya ditopang oleh kapasitas produksi, tetapi juga sistem distribusi yang tertib. Dengan sinergi pemerintah, petani, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pelaku usaha, percepatan program pertanian diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan produksi serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pangan nasional yang lebih kuat, sekaligus menjaga kepentingan produsen dan konsumen melalui peningkatan produksi, perluasan lahan, penguatan tata kelola, dan penegakan hukum yang akuntabel. (*)
