Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi
Oleh Arga Septian
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian publik. Bukan semata karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga karena dalam periode ini pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Arah itu terlihat dari kebijakan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pemerintah, penyerapan hasil panen, hingga upaya menghubungkan sektor pertanian dengan program pemenuhan gizi masyarakat.
Presiden Prabowo berkali-kali menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat ditunda. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan dan memastikan petani memperoleh pupuk ketika dibutuhkan. Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan petani dapat berproduksi dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Luas panen padi juga meningkat menjadi sekitar 11,32 juta hektare.
Penguatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan cadangan. Perum Bulog mencatat Cadangan Beras Pemerintah sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025, level tertinggi yang pernah dicapai. Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini menjadi modal penting untuk membangun sistem pangan yang lebih tahan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, kekeringan, El Nino, maupun ketidakpastian global.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pupuk. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 2025 sekitar 9,55 juta ton. Mekanisme penyalurannya juga disederhanakan agar petani dapat memperoleh pupuk lebih cepat dan tepat sasaran.
Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menilai peningkatan produksi dan kuatnya cadangan pangan memberi perlindungan lebih baik ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan. Namun, swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi nasional, melainkan harus diterjemahkan menjadi pendapatan yang layak bagi petani, harga yang wajar bagi konsumen, serta rantai distribusi yang efisien.
Kebijakan pangan juga perlu dibaca sebagai satu ekosistem. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan koperasi, produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan penguatan cadangan pangan dapat saling terhubung. MBG, misalnya, tidak hanya dilihat dari makanan yang tersaji, tetapi juga dari rantai ekonomi yang terbentuk di belakangnya. Mulai dari petani dan peternak yang memproduksi bahan pangan, pelaku usaha yang memasok, hingga pihak yang mendistribusikan kebutuhan tersebut. Maka program pemenuhan gizi ini dapat sekaligus membuka pasar yang lebih pasti bagi produsen pangan.
Pandangan mengenai pentingnya keberlanjutan juga disampaikan Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution. Ia menilai berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah dalam penguatan kemandirian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, capaian yang telah diraih perlu terus diikuti evaluasi, pembenahan, serta dukungan masyarakat agar program yang berorientasi pada kepentingan rakyat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.
Semua capaian tersebut tetap perlu dikawal secara kritis. Produksi yang meningkat harus disertai perlindungan harga di tingkat petani. Pupuk bersubsidi harus benar-benar tiba kepada penerima yang berhak. Cadangan beras harus dikelola tanpa menekan harga panen.
Di sinilah literasi publik menjadi penting. Dalam demokrasi, kritik, demonstrasi, dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak warga negara. Namun masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang lengkap sebelum menentukan sikap. Kritik yang berbasis data dapat menjadi alat koreksi yang sehat, sedangkan informasi menyesatkan atau provokasi yang mendorong kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat justru dapat menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas.
Ketertiban umum dan kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya dipertentangkan. Aspirasi dapat disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab tanpa mengganggu distribusi pangan, aktivitas ekonomi, maupun pelayanan publik. Pada saat yang sama, pemerintah juga membuka ruang dialog dan menanggapi kritik secara substantif. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, tetapi demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi perbaikan kebijakan.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, momentum peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan patut dicatat sebagai perkembangan penting. Dengan pekerjaan besar berikutnya, yaitu menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki distribusi, memperluas akses pupuk, dan memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan dari desa hingga kota.
Swasembada bukan garis akhir. Ia merupakan fondasi menuju tujuan yang lebih besar, yakni petani yang sejahtera, konsumen yang memperoleh pangan dengan harga terjangkau, dan Indonesia yang semakin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kekuatan sendiri. Momentum itu perlu dijaga melalui kerja nyata, pengawasan publik, serta partisipasi masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab. Dukungan publik yang disertai sikap kritis dan bebas dari provokasi menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan dapat terus berjalan tanpa gangguan yang berpotensi menghambat kinerja pemerintah.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan tani
