Tangani Korban Dugaan Keracunan MBG, Pemerintah Serius Utamakan Keselamatan Anak
Oleh: Yandi Arya Adinegara
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, ketika muncul dugaan keracunan setelah konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah, ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari bagaimana keselamatan penerima manfaat dijaga ketika terjadi persoalan di lapangan.
Dalam konteks tersebut, respons pemerintah terhadap korban menjadi bagian penting yang patut diperhatikan. Penanganan medis yang cepat, kepastian pembiayaan, fasilitas rujukan, hingga evaluasi terhadap dapur penyedia makanan menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada penanganan gejala, tetapi juga diarahkan pada perbaikan tata kelola.
Di Kabupaten Pati, respons tersebut terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati yang turun langsung menangani korban dugaan keracunan MBG. Wakil Kepala BGN Trenggono bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau korban yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan setelah muncul keluhan kesehatan dari penerima manfaat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1. Sebagian korban menjalani rawat inap, sementara lainnya mendapatkan perawatan jalan.
Trenggono memastikan seluruh biaya penanganan medis korban ditanggung melalui kolaborasi BGN dan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar korban dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan pembiayaan. Dari perspektif sosial, kepastian semacam ini penting karena keluarga seharusnya dapat memusatkan perhatian pada pemulihan anak, bukan memikirkan kemampuan membayar biaya perawatan.
Respons pemerintah juga tidak berhenti pada korban. BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap SPPG Gembong 1 sambil melakukan evaluasi. Pengawasan terhadap dapur penyedia makanan pun akan diperketat melalui pemeriksaan virtual dan kunjungan langsung.
