Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif

JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang.

Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.

Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada di bawah Keketuaan India itu mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

Dalam sesi khusus kepala negara anggota penuh BRICS bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism, Prabowo menyampaikan pentingnya membangun ketahanan menghadapi perubahan dan ketidakpastian global.

Menurut dia, ketahanan perlu dibangun mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, kemudian berkembang menjadi ketahanan kolektif.

 

BRICS dinilai memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena negara-negara anggotanya mencakup pasar besar dan memiliki peran penting dalam perekonomian, perdagangan, serta sektor energi dunia.

 

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo.

 

Indonesia juga mengangkat pengalaman ASEAN sebagai contoh kerja sama regional dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi.

 

Kerja sama kawasan dinilai dapat menjadi pijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.

 

Di tingkat global, pemerintah memandang reformasi institusi multilateral semakin diperlukan. Reformasi antara lain diarahkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta lembaga keuangan internasional atau International Financial Institutions (IFIs).

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keterlibatan negara berkembang dalam proses pembentukan aturan global menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

 

Negara berkembang, menurut dia, perlu memiliki ruang dalam proses negosiasi agar kebijakan internasional tidak hanya dibentuk oleh negara-negara dengan pengaruh ekonomi yang lebih besar.

 

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” ujar Airlangga.

 

Dalam bidang ekonomi, pembahasan BRICS mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok yang lebih tangguh, serta penguatan sistem perdagangan internasional yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan.

 

Selain ekonomi dan perdagangan, agenda BRICS di bawah Keketuaan India mencakup energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, perdamaian dan keamanan, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By 0

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

All Rights Reserved © 2025