Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sebagai upaya menciptakan perdagangan global yang lebih adil sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, 12–13 September 2026.

 

 

 

 

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan tata kelola global agar mampu merespons perubahan ekonomi serta geopolitik dunia. Dalam forum tersebut, Prabowo menilai kekuatan kolektif negara-negara BRICS dapat menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, perdagangan, dan pembangunan.

 

 

 

 

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo.

 

 

 

 

Pemerintah memandang penguatan multilateralisme perlu diikuti dengan reformasi lembaga internasional, termasuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga mekanisme perdagangan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghadapi fragmentasi ekonomi, ketidakpastian perdagangan, serta gangguan rantai pasok global. Indonesia juga mendorong agar negara berkembang memperoleh ruang yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan perdagangan dunia.

 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keterlibatan aktif negara berkembang dalam proses penyusunan aturan global menjadi hal penting agar kepentingan pembangunan tidak terabaikan. Menurutnya, negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi penerima kebijakan yang telah ditentukan oleh negara lain. “Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” kata Airlangga.

 

 

 

 

Airlangga menegaskan Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan. Di bidang perdagangan, Indonesia mendorong sistem yang tetap terbuka dan transparan, namun sekaligus memberikan ruang kebijakan bagi negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar ekspor, serta menciptakan lapangan kerja.

 

 

 

 

Dengan diplomasi ekonomi yang aktif dan konsisten, Indonesia terus memperjuangkan sistem perdagangan global yang adil, terbuka, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi negara berkembang. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing nasional dan memastikan Indonesia memiliki posisi yang lebih strategis dalam arsitektur ekonomi global.

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By 0

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

All Rights Reserved © 2025