Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat dari Fasilitas hingga Anggaran
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan akurat.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, tengah membangun 93 Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 32 sekolah dilengkapi lapangan sepak bola, termasuk 25 sekolah yang memiliki lapangan sepak bola sekaligus jogging track. Fasilitas lapangan pada 25 sekolah tersebut memiliki ukuran 105 meter x 68 meter yang mengacu pada parameter teknis internasional FIFA.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut dia, program tersebut juga diarahkan untuk membantu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah bisa sekolah. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan. Dikasih fasilitas yang megah, dikasih buku, seragam, sepatu, makan, sampai tempat tidur di asrama,” kata Dody.
Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata kelola informasi Sekolah Rakyat melalui LENSA SR atau Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif. Sistem ini dikembangkan untuk memastikan informasi mengenai Sekolah Rakyat berasal dari data yang valid, terkonfirmasi, dan dapat digunakan secara konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik mengatakan LENSA SR diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mengurangi risiko penyebaran informasi keliru.
“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” ujarnya.
Penguatan tata kelola tersebut juga menempatkan perlindungan anak sebagai perhatian penting. Informasi mengenai siswa dan keluarga rentan diarahkan memenuhi prinsip data-safe dan child-safe. Dengan sinergi antara pembangunan fasilitas, tata kelola informasi, dan dukungan kebijakan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen pendidikan yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang mobilitas sosial bagi keluarga prasejahtera.
