Koperasi Merah Putih Serap Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Koperasi Merah Putih Serap Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya menjadi pusat penyaluran kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival di Benteng Van der Wijck, Gombong, Kabupaten Kebumen, Kamis (27/8/2026).

Menurut Ferry, pemerintah mempercepat pembangunan dan persiapan operasional Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah. Selain menyalurkan kebutuhan bersubsidi seperti pupuk, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng, koperasi diarahkan menjadi off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa.

 

“Tidak boleh lagi nanti ada sayuran dan buah-buahan dari masyarakat yang busuk karena tidak terserap. Koperasi Desa Merah Putih harus bisa menampung seluruh hasil masyarakat yang ada di desa dan kelurahan,” kata Ferry.

 

Ia mengatakan fungsi off-taker akan memperkuat akses pasar sekaligus membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. KDKMP diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang menghubungkan produk masyarakat dengan mitra usaha dan pasar yang lebih luas.

 

Untuk mendukung fungsi tersebut, pemerintah menyiapkan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage guna menjaga kualitas komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan yang mudah rusak sebelum dipasarkan.

 

Per 20 Agustus 2026, sebanyak 21.400 unit Koperasi Merah Putih telah 100 persen terbangun, sementara 13.900 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dari target 30 ribu unit rampung pada akhir 2026.

 

Di sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memperluas akses pasar bagi pengelola 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I. Hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 273,6 ton hasil perikanan telah dipasarkan dengan nilai transaksi Rp11,10 miliar. Komoditas tersebut antara lain tuna, cumi, gurita, dan kakap putih.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, pengembangan koperasi desa juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

 

“Tujuh orang kali 80.000 desa, sudah hampir setengah juta orang yang bisa bekerja,” ujar Zulkifli.

 

Dengan fungsi sebagai penyalur kebutuhan sekaligus penyerap hasil produksi, KDKMP diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM di desa.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025