Negara Siapkan Dana Bencana untuk Lindungi Warga dari Karhutla

Negara Siapkan Dana Bencana untuk Lindungi Warga dari Karhutla

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanggulangan karhutla meningkat.

 

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

 

Purbaya sebelumnya menjelaskan pemerintah memiliki dana bencana yang selalu disiagakan untuk merespons keadaan darurat.

 

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya.

 

Pemerintah juga memastikan pengajuan pendanaan untuk kebutuhan bencana dapat diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan.

 

Kesiapan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat telah membagi perhatian penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.

 

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons dan memastikan kebutuhan lapangan segera ditindaklanjuti.

 

“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo.

 

Ia menegaskan pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla, bukan membatasi tanggung jawab pemerintah pada wilayah tertentu.

 

“Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” kata Prasetyo.

 

Penguatan dukungan anggaran dan koordinasi tersebut menjadi fondasi penting untuk melindungi warga, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

 

Pemerintah juga telah memperkuat pemadaman melalui personel, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, pompa air, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya.

 

Pendekatan ini sekaligus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan pemulihan masyarakat secara terpadu. Dengan dukungan fiskal yang responsif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

 

Kesiapan dana juga memberi ruang bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat ketika kebutuhan penanganan karhutla meningkat, sehingga risiko meluasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kehidupan warga dapat ditekan.

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By 0

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

All Rights Reserved © 2025