Drajad Wibowo : Ekonomi RI Tetap Tangguh, Pidato Prabowo Bangun Confidence

Drajad Wibowo : Ekonomi RI Tetap Tangguh, Pidato Prabowo Bangun Confidence

Jakarta – Ekonom INDEF Drajad Wibowo mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Menurut Drajad, pesan pemerintah penting untuk membangun kembali kepercayaan pelaku usaha dan pasar terhadap perekonomian nasional.

Drajad menilai kondisi ekonomi Indonesia perlu dilihat berdasarkan data dan kinerja aktual, bukan semata-mata narasi negatif yang berkembang di media sosial. Ia mencontohkan sejumlah proyeksi pelemahan rupiah yang tidak terbukti.

“Inti dari penyampaian nota ini untuk membangun kembali confidence dan trust supaya nanti pelaku usaha menilai kondisi tidak seperti di sosmed dan mulai berani berinvestasi,” kata Drajad.

 

Drajad juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak terbawa fenomena fear of missing out (FOMO) dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurutnya, keputusan berdasarkan narasi yang tidak teruji justru dapat merugikan pelaku pasar dan perekonomian secara keseluruhan.

 

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat keberpihakan kepada kelas menengah dan UMKM melalui kemudahan berusaha, akses permodalan, edukasi, serta penyederhanaan perizinan. Kelas menengah dan anak muda, kata dia, merupakan sumber inovasi dan keberanian usaha yang dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

 

“Negara harus mengayomi anak muda dan kelas menengah agar jadi backbone pertumbuhan ekonomi. Di situ sumber inovasi, bisnis, dan keberanian usaha,” ujar Drajad.

 

Selain itu, Drajad menyoroti pentingnya optimalisasi konsumsi domestik dan peningkatan daya saing industri nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan agar industri mampu menjadi pemenang, bukan terus bergantung pada subsidi.

 

Drajad juga menilai sisi penerimaan menjadi salah satu faktor krusial dalam RAPBN. Ia mendorong pemerintah meningkatkan penerimaan dengan kebijakan perpajakan yang cerdas dan ramah agar tidak membuat pelaku usaha takut berinvestasi.

 

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global. Ekonomi kuartal II 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan, membawa pertumbuhan semester I 2026 menjadi 5,45%.

 

“Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya, pimpinan dan anggtota dewan, dunia melihat dan memantau sikap kita,” tegasnya.

 

Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan sekaligus kehati-hatian fiskal di tengah tantangan ekonomi dunia. Capaian itu menjadi modal penting menjaga optimisme ekonomi nasional ke depan.***

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025