• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sekolah Rakyat Masuk Kajian Evidence-Based Policy untuk Penyempurnaan Program

Sekolah Rakyat Masuk Kajian Evidence-Based Policy untuk Penyempurnaan Program

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 5 August 2026

Sekolah Rakyat Masuk Kajian Evidence-Based Policy untuk Penyempurnaan Program

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga pelaksanaan Program Sekolah Rakyat tidak hanya menjawab kebutuhan pendidikan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Prof. Nunung Nuryartono mengatakan pihaknya siap mendukung Kemensos melalui jejaring riset yang dimiliki.

 

“BRIN siap mendukung Kementerian Sosial. Silakan segera berkirim surat mengenai kebutuhan kajian maupun teknologi yang diperlukan agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama,” ujar Prof. Nunung.

 

BRIN akan memberikan dukungan berupa kajian berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mengevaluasi dampak penyelenggaraan Sekolah Rakyat sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan “Kajian tersebut tidak hanya menilai perkembangan peserta didik, tetapi juga mencakup ekosistem penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari infrastruktur, kurikulum, tata kelola, hingga berbagai aspek pendukung lainnya,” kata Prof. Nunung.

 

Selain riset, BRIN juga menawarkan berbagai teknologi yang dapat diterapkan di Sekolah Rakyat. Di antaranya teknologi pencarian sumber air, pemanenan air hujan, desalinasi air, daur ulang air, hingga pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos.

 

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo mengatakan Sekolah Rakyat menjadi prioritas karena mengemban misi memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Keterlibatan BRIN dinilai akan memperkuat pencapaian tujuan tersebut.

 

“Kalau sejak awal BRIN terlibat melalui riset dan kajian, tentu akan memperkuat Sekolah Rakyat. Hasil riset itu nantinya juga bisa menjelaskan kepada publik bagaimana perubahan yang terjadi pada para siswa serta penyempurnaan kebijakan yang perlu dilakukan ke depan,” jelas Agus.

 

Selain mendukung Sekolah Rakyat, Kemensos dan BRIN juga membahas peluang kolaborasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan teknologi tepat guna bagi kelompok rentan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset BRIN untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

 

Kolaborasi antara Kemensos dan BRIN juga diharapkan menghasilkan berbagai inovasi yang dapat mendukung kualitas lingkungan belajar di Sekolah Rakyat, baik melalui penerapan teknologi maupun penyempurnaan tata kelola. Dengan demikian, Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tetapi juga menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas

August 6, 2026

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Dinilai Bermasalah, Tak Punya Basis Konstituen Jelas Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pengurus Besar Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA) kembali menggelar…

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.