Sekolah Rakyat Jadi Ruang Pengembangan Minat dan Bakat Anak dari Keluarga Rentan

Sekolah Rakyat Jadi Ruang Pengembangan Minat dan Bakat Anak dari Keluarga Rentan

Jakarta – Sekolah Rakyat terus didorong menjadi ruang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepercayaan diri. Melalui pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing siswa, pemerintah berharap setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat menyambangi siswa baru Sekolah Rakyat DKI Jakarta. Dalam kunjungan itu, ia berdialog langsung dengan para siswa yang tengah menjalani akhir pekan pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus memberikan motivasi agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.

Menurut Gus Ipul, proses penyesuaian pada masa-masa awal sekolah merupakan hal yang wajar. Ia memahami sebagian siswa masih merindukan orang tua maupun belum terbiasa dengan jadwal kegiatan yang padat, namun kondisi tersebut diyakini hanya bersifat sementara.

 

“Memang hari pertama, kedua, ketiga, kadang-kadang masih ingat orang tua, masih belum bisa mengikuti jadwal yang padat, tapi percayalah nanti satu bulan, dua bulan yang akan datang, anak-anakku akan bisa mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Ini bukan tahun pertama, sudah ada kakak-kakakmu yang lebih dulu,” ujarnya.

 

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Dengan lingkungan belajar yang mendukung, para peserta didik diharapkan mampu berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan setiap siswa memiliki nilai dan kemampuan yang layak dikembangkan. Pesan tersebut ia sampaikan saat berdialog dengan 60 siswa yang mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

 

“Setiap kalian adalah anak-anak yang berharga. Anak-anak yang punya potensi yang akan dikembangkan di Sekolah Rakyat,” ungkapnya.

 

Agus Jabo juga menerangkan bahwa Sekolah Rakyat telah menerapkan pemetaan minat dan bakat (talent mapping) sehingga tenaga pendidik dapat mengarahkan pengembangan kemampuan setiap siswa sesuai potensi masing-masing. Pendekatan tersebut diyakini mampu melahirkan prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

 

Ia mengingatkan para siswa agar tidak merasa rendah diri karena berasal dari keluarga kurang mampu. Latar belakang ekonomi bukan penghalang untuk meraih cita-cita, melainkan motivasi untuk terus belajar dan membuktikan kemampuan. (*)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025