Ekonom Ajak Mahasiswa Sikapi Isu Ekonomi Secara Objektif
Oleh : Aditia Rahman
Perkembangan ekonomi nasional selalu menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, investasi, hingga nilai tukar rupiah sering kali memunculkan berbagai respons, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai isu ekonomi tidak jarang dipersepsikan secara emosional dan dipengaruhi narasi yang belum tentu didukung fakta. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir objektif agar mampu memahami setiap kebijakan ekonomi secara utuh, berdasarkan data, teori, dan kepentingan nasional.
Objektivitas menjadi modal penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampu menghadirkan analisis yang rasional. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, tetapi kritik tersebut akan lebih bermakna apabila disampaikan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasional maupun tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.
Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Perubahan harga tersebut sering kali memicu reaksi yang cukup besar, sementara ketika harga mengalami penurunan, respons publik cenderung tidak sebesar saat terjadi kenaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun literasi ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perubahan harga komoditas merupakan bagian dari mekanisme ekonomi yang dipengaruhi banyak faktor.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpandangan bahwa naik dan turunnya harga komoditas merupakan sesuatu yang wajar dalam teori ekonomi karena dipengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak mentah dunia, terlebih produksi minyak nasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi geopolitik internasional yang memengaruhi pasar energi global turut memberikan tekanan terhadap harga minyak sehingga penyesuaian harga menjadi bagian dari mekanisme yang lazim terjadi.
Pandangan tersebut memberikan perspektif bahwa kebijakan energi tidak dapat dilihat secara sederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan, mulai dari keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, hingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, menjaga keseimbangan tersebut merupakan tantangan yang tidak ringan.
Pemerintah selama ini juga menunjukkan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi energi. BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari gejolak harga internasional. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan tanggung jawab negara dalam memenuhi amanat konstitusi.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori juga menilai harga Pertamax dan Pertamax Green saat ini masih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap melakukan penyesuaian agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi sehingga benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi dari negara.
Bagi kalangan mahasiswa, penjelasan tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik selalu lahir melalui proses pertimbangan yang kompleks. Tidak semua keputusan dapat dinilai hanya dari satu aspek, apalagi jika hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial. Kemampuan memahami konteks ekonomi secara menyeluruh akan membantu mahasiswa menghasilkan kritik yang konstruktif sekaligus memberikan solusi yang relevan bagi pembangunan nasional.
Selain isu energi, pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan dan memberikan nilai tambah di dalam negeri menjadi salah satu agenda strategis untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan serta memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Nasrullah Larada menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola sumber daya alam menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan keberanian pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus menghadirkan pemerataan hasil pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan. Hilirisasi industri, peningkatan investasi produktif, penguatan ketahanan energi, serta pembenahan tata kelola sumber daya alam merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar Indonesia mampu keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global.
Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui penelitian, diskusi akademik, maupun pengembangan gagasan yang berbasis ilmu pengetahuan. Kampus harus menjadi ruang lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan bangsa, bukan sekadar tempat berkembangnya opini yang belum tentu didukung data empiris. Tradisi akademik yang kuat akan melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi secara nyata terhadap penyempurnaan kebijakan publik.
Dengan mengedepankan analisis berbasis data, memahami dinamika ekonomi global, serta melihat setiap kebijakan secara proporsional, mahasiswa dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan nasional. Sikap tersebut tidak hanya memperkuat kualitas demokrasi, tetapi juga membantu menciptakan ruang publik yang lebih sehat sehingga berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dipahami secara utuh dan didukung demi kemajuan Indonesia.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
