Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme
Oleh: Ethan Shabir Uttara
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalam ruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awal kemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyak variabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebih komprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.
Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasi tersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakah narasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?
Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasi Indonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaran yang lebih lengkap kepada masyarakat.
Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isu kemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakat rentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usaha kecil di daerah.
Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa.
Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakah pemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasus MBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kritik yang muncul tidak diabaikan, melainkan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Pada saat yang sama, isu korupsi juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam berbagai aksi mahasiswa. Kritik ini sah dan penting. Akan tetapi, perlu diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar justru menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai perkara yang melibatkan nilai kerugian negara sangat besar berhasil diungkap dan diproses secara hukum. Bahkan pemerintah secara terbuka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama yang terus didorong.
Menariknya, sebagian kalangan mahasiswa sendiri mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik semata. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, berpandangan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mampu menawarkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Ia menilai bahwa kritik yang baik seharusnya dibangun di atas data, fakta, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak. Menurutnya, kritik yang berkualitas harus didasarkan pada kajian yang kuat, data yang valid, serta argumentasi yang terbuka. Ia mengingatkan bahwa suara yang paling keras belum tentu merupakan suara yang paling benar. Karena itu, ruang dialog perlu terus dijaga agar perbedaan pandangan dapat menghasilkan solusi, bukan sekadar saling menyalahkan.
Pandangan serupa juga disampaikan Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Barat, H.A. Mudjamil Saleh. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi tersebut idealnya dilakukan secara damai, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas. Ia menilai demonstrasi akan lebih efektif apabila memiliki tujuan yang jelas, terukur, serta mudah dipahami publik. Sebaliknya, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, maupun pemblokiran jalan justru berpotensi mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan. Karena itu, menjaga situasi yang aman dan kondusif menjadi kepentingan bersama agar ruang demokrasi tetap terpelihara tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, menciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju. Perbedaan terletak pada cara mencapainya. Dalam situasi seperti sekarang, yang dibutuhkan bukan sekadar ruang untuk berteriak, melainkan ruang untuk berdialog, menguji gagasan, dan membangun solusi bersama. Sebab ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari kebijakan yang baik, tetapi juga dari kemampuan seluruh komponen bangsa untuk menjaga optimisme, persatuan, dan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia.
*) pemerhati kebijakan publik
