Aspirasi dalam Demo Diakomodasi, Pemerintah Perkuat Perbaikan Ekonomi
JAKARTA — Di tengah munculnya aksi mahasiswa terkait isu ekonomi, sejumlah pihak menilai ruang dialog dan penyampaian aspirasi yang konstruktif tetap menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mendorong perbaikan ekonomi serta menjaga stabilitas nasional.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa demonstrasi mahasiswa merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
“Sejak negara ini berdiri, di era presiden mana pun selalu ada demonstrasi mahasiswa. Kita bisa memprediksi bahwa siapa pun presiden berikutnya, demonstrasi mahasiswa pasti tetap akan ada. Ini sudah menjadi bagian yang wajar dalam demokrasi kita,” ujar Hasan Nasbi.
Hasan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi makro, tetapi juga menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat bawah.
“Program Makan Bergizi Gratis paling besar menyasar masyarakat tidak mampu. Keluarga yang sebelumnya kesulitan menyediakan makan tiga kali sehari, kini bisa lebih ringan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan.
“Pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga paling bawah, karena percaya bahwa pendidikan adalah faktor terpenting untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Hasan.
Di sisi lain, Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya Indra Mahfuzhi mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa perlu tetap berpijak pada data, realitas lapangan, dan solusi yang dapat ditawarkan kepada publik.
“Tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tapi juga harus mampu mendorong solusi konkret. Jika ada yang salah, kita harus bisa menyampaikan solusi perbaikannya,” kata Indra.
Ia menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang, namun substansi perjuangan mahasiswa akan lebih kuat apabila didahului kajian yang matang dan dialog dengan para pemangku kepentingan.
“Demonstrasi bukan satu-satunya cara. Sebelum turun ke jalan, sebaiknya lakukan kajian dan observasi di masyarakat, buat surat resmi, lalu lakukan mediasi agar bisa berdialog langsung dengan pemerintah,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum GM FKPPI Sandi Mandela Simanjuntak.
“Kritik boleh saja dilancarkan, tetapi harus dilakukan dengan berkelas, yaitu dengan kajian yang mendalam, data yang valid, terstruktur, dan argumentasi yang terbuka,” kata Sandi.
Menurutnya, pemerintah saat ini juga menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik dan ruang dialog harus terus dijaga.
“Kalau ada ruang dialog terbuka, saya yakin pemerintah tidak buta dan akan mendengarkan,” ujarnya.
Sementara itu, Korwil FBR Jakarta Barat H.A. Mudjamil Saleh menyampaikan bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
“Harapan masyarakat adalah terciptanya situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas bekerja, berdagang, dan kehidupan sehari-hari dapat berjalan normal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi yang tertib dan damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih efektif diterima publik maupun pemerintah.
“Demonstrasi tetap diperbolehkan dan didukung, namun diharapkan berlangsung tertib, tidak memblokade jalan, tidak merugikan masyarakat, serta menghindari tindakan brutal dan anarkis,” ujar Mudjamil.
Berbagai pandangan tersebut menegaskan bahwa dialog dan kolaborasi menjadi langkah yang lebih produktif untuk mendorong perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
