MBG di Mata Masyarakat: Dirasakan Manfaatnya, Dikawal Pelaksanaannya
Oleh: Yudhistira Wijaya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses pangan antardaerah, MBG hadir sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak. Program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam perspektif gizi masyarakat, intervensi pada usia sekolah memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas kesehatan dan kemampuan belajar anak. Kecukupan energi, protein, vitamin, dan mineral akan meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, serta perkembangan kognitif. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan tata kelola yang baik.
Komitmen tersebut terlihat dari langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan bahwa MBG harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang semakin berkeadilan, di mana daerah dengan keterbatasan akses justru menjadi prioritas utama. Menurut Gibran, masyarakat di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi sehingga percepatan operasional dapur MBG harus menjadi perhatian pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan. Gibran juga secara terbuka mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan MBG, terutama pada aspek tata kelola, efisiensi, pengadaan barang, hingga potensi penyimpangan anggaran. Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta terbebas dari praktik korupsi.
Manfaat MBG sendiri dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Salah satu kisah yang menyentuh datang dari Nasya Losefa Zega, siswi kelas III SD di Kabupaten Nias Utara. Dalam surat tulis tangannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Nasya mengungkapkan rasa syukur karena kini sekolahnya telah direnovasi dan setiap hari menerima makanan bergizi. Baginya, kehadiran MBG membuat uang saku yang sebelumnya digunakan membeli makan siang kini dapat ditabung untuk membeli perlengkapan sekolah. Kesaksian sederhana tersebut menjadi bukti bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Di sisi lain, dampak MBG juga mulai dirasakan oleh masyarakat sebagai penggerak ekonomi lokal. Operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendorong meningkatnya permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta produk pangan lokal. Kondisi ini menciptakan efek berganda berupa terbukanya lapangan kerja baru sekaligus meningkatnya pendapatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro di berbagai daerah.
Tidak mengherankan apabila dukungan terhadap keberlanjutan MBG terus menguat. Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap program strategis pemerintah, termasuk MBG. FMJM menilai program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, serta berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan stunting. Menariknya, dukungan tersebut juga disertai dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga pelaksanaan MBG semakin bersih, transparan, dan profesional.
Pandangan serupa juga disampaikan Gerakan Sahabat Komendan (GASMEN) saat menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Sekretariat Negara. GASMEN menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Bagi GASMEN, apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program, solusi yang tepat adalah memperbaiki sistem dan menindak pelaku penyimpangan, bukan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Dukungan masyarakat tersebut memperoleh respons positif dari pemerintah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyempurnakan standar operasional dapur, meningkatkan kualitas menu, memperkuat keamanan pangan, serta membuka ruang pengaduan masyarakat agar setiap persoalan dapat segera ditangani. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi pelaksanaan MBG sehingga setiap masukan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
Komitmen pembenahan juga diperkuat oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Prasetyo. Ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif agar masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan MBG, menyampaikan masukan, serta melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Pada akhirnya, MBG adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat hari ini dan hasilnya akan dinikmati bangsa pada masa depan. Ketika anak-anak memperoleh gizi yang baik, keluarga terbantu, ekonomi lokal bergerak, dan tata kelola terus diperbaiki, maka tujuan besar membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul semakin mendekati kenyataan.
)*Penulis merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan
