Target Kemiskinan 2027 dan Arah Baru Keberpihakan Ekonomi Rakyat
Oleh: Salsabila Ayudya
Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
Pembangunan saat ini tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, pertumbuhan dan pemerataan ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling melengkapi. Upaya mengurangi kemiskinan tidak lagi hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga melalui penciptaan peluang ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut tercermin dalam pembahasan arah kebijakan fiskal dan pembangunan tahun 2027. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati target pengentasan kemiskinan ekstrem secara total pada 2027. Menurutnya, tingkat kemiskinan dalam persentase 6,0 sampai 6,5, kemudian tingkat kemiskinan ekstrim dalam persentase nol.
Adapun target tersebut menunjukkan langkah progresif karena lebih rendah dibandingkan target kemiskinan tahun 2026 yang berada pada rentang 6,5–7,5 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem sendiri telah ditargetkan mencapai nol persen pada 2026. Penetapan sasaran yang semakin ambisius tersebut mencerminkan keyakinan bahwa berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Arah kebijakan fiskal tahun 2027 juga menunjukkan bahwa APBN semakin difungsikan sebagai instrumen pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Selain menjaga stabilitas ekonomi, anggaran negara diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
Keberpihakan ekonomi rakyat terlihat dari perhatian yang semakin besar terhadap sektor pertanian, UMKM, pembangunan desa, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di desa, peluang kerja dan pendapatan masyarakat diharapkan semakin terbuka sehingga kesejahteraan dapat tumbuh lebih merata.
Di sektor pertanian, berbagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, UMKM terus menjadi perhatian karena memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Dukungan terhadap akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan pasar menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat dari bawah.
Pengurangan kemiskinan juga berjalan seiring dengan upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan produktif. Peningkatan investasi, pengembangan industri bernilai tambah, serta hilirisasi sumber daya alam diharapkan mampu menghasilkan kesempatan kerja yang lebih besar. Dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang stabil, peluang keluar dari kemiskinan pun akan semakin terbuka.
Di tengah berbagai tantangan global, stabilitas fiskal tetap menjadi fondasi penting. Pengelolaan anggaran yang disiplin memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus menjalankan program prioritas secara berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan fiskal negara. Langkah tersebut penting agar berbagai program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara konsisten dan tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas agar target sosial dan ekonomi tersebut dapat tercapai sesuai rencana. Purbaya juga mengatakan, keberhasilan menekan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan
Keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Ketepatan sasaran bantuan, penguatan tata kelola, dan pengawasan program menjadi kunci agar setiap kebijakan menghasilkan dampak yang optimal.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi strategi jangka panjang yang tidak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Target kemiskinan tahun 2027 pada akhirnya mencerminkan arah baru pembangunan yang semakin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika pembangunan desa diperkuat, UMKM diberdayakan, petani dan nelayan didukung, lapangan kerja diperluas, serta akses pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan, maka fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera akan semakin kuat.
Melalui pendekatan tersebut, agenda pengurangan kemiskinan menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
