Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih Perkuat Mesin Ekonomi Desa
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa proses rekrutmen nasional bagi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilakukan secara terbuka, transparan, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia terbaik.
“Jadi tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan,” ujar Menko Pangan.
Rekrutmen ini menjadi langkah awal dalam memperkuat fondasi kelembagaan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi berbasis masyarakat.
Zulkifli Hasan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan proses seleksi.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pendaftaran hanya dilakukan melalui sistem resmi yang telah disediakan pemerintah dan tidak dipungut biaya apa pun.
“Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” tegas dia.
Program rekrutmen ini membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi desa.
Dengan total 35.476 formasi yang tersedia, pemerintah menargetkan hadirnya manajer-manajer profesional yang mampu mengelola koperasi secara modern, efisien, dan berkelanjutan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer koperasi KDKMP yang akan berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sementara itu, 5.476 posisi lainnya ditujukan untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Seluruh posisi ini dirancang untuk mendukung penguatan sektor riil di desa, baik di bidang pertanian maupun kelautan.
“Kalau yang layak, yang bagus, dia akan mendapat (posisi tersebut). Yang terbaik dia tentu akan mendapatkannya. Jadi, ikuti proses seleksi dengan baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan bahwa para manajer yang lolos seleksi akan menjalani masa kerja awal selama dua tahun di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Setelah itu, mereka akan menjadi bagian dari pengelolaan koperasi desa secara penuh, seiring dengan proses penguatan kelembagaan yang dilakukan pemerintah.
“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Kehadiran koperasi-koperasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
[w.R]
