No Compromise, Pemerintah Gas Penegakan PP TUNAS untuk Platform Nakal
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam melindungi anak di ruang digital melalui penegakan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pendekatan tanpa kompromi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mendorong percepatan kepatuhan seluruh platform digital terhadap regulasi tersebut. Anggota KPAI, Kawiyan, menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan.
“Kepada platform-platform yang saat ini masih dalam kategori belum patuh dan patuh sebagian, KPAI mendorong percepatan langkah konkret untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam PP Tunas. Perlindungan di ranah digital bagi anak-anak Indonesia tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Menurut Kawiyan, komitmen platform perlu diwujudkan melalui penguatan moderasi konten, perlindungan data pribadi anak, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang cepat, transparan, dan ramah anak. Ia juga menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan langkah penting untuk memastikan tanggung jawab platform berjalan optimal.
“Penegakan hukum adalah langkah yang tepat dan perlu didukung agar platform digital semakin bertanggung jawab dalam melindungi anak,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemantauan intensif terhadap tingkat kepatuhan berbagai platform digital sejak kebijakan ini diberlakukan. Sejumlah platform global telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan memenuhi ketentuan yang ada, sementara lainnya tengah melakukan penyesuaian secara bertahap sebagai bentuk komitmen terhadap regulasi nasional.
Pendekatan tegas pemerintah mencerminkan keseriusan dalam membangun ruang digital yang aman bagi generasi muda. Penegakan aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya standar baru dalam tata kelola platform digital yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan anak.
Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan penyelenggara platform digital, upaya ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan anak adalah prioritas bersama yang harus dijaga secara konsisten di era digital.
