Survei Ungkap Tingkat Kepuasan Tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo

Survei Ungkap Tingkat Kepuasan Tinggi terhadap Pemerintahan Prabowo

Jakarta – Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai angka 74,1 persen. Hasil ini menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan menjelang satu setengah tahun pemerintahan.

 

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan angka yang tinggi, yakni 74,1 persen. Hasil ini dinilai cukup menarik, mengingat berbagai dinamika global yang berpotensi menekan ekspektasi publik.

 

“Kinerja pemerintahan dalam hal ini Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming angkanya 74,1 persen publik puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Temuan ini menarik, karena ada banyak sebenarnya yang barangkali berpotensi untuk menurunkan ekspektasi apalagi dampak ketegangan geopolitik global, tapi angka kepuasan terhadap pemerintah sejauh ini masih bertahan di atas 74 persen,” jelas Masduri.

 

Ia menambahkan, faktor pendorong kepuasan pada hasil survei, di antaranya program makan bergizi gratis, bantuan pemerintah tepat sasaran, serta persepsi kepemimpinan yang dinilai tegas.

 

“Alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23 persen itu disokong oleh kepuasan terhadap MBG. Kemudian, menyusul setelah MBG, ada bantuan yang dinilai tepat sasaran sebesar Rp13,8 persen dan kepemimpinan tegas dan berwibawa 10,2 persen,” ujarnya.

 

Selain itu, Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mencapai 75,1 persen.

 

“Berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi 75,1 persen publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepuasan ini menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah,” kata Masduri.

 

Dengan kombinasi kepercayaan dan kepuasan yang tinggi, hasil survei ini menunjukkan legitimasi publik terhadap pemerintah masih kuat, sekaligus menjadi basis penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah dinamika global.

 

Survei Poltracking diselanggarakan pada 2 – 8 Maret 2026 terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi dengan wawancara tatap muka. Adapun responden survei dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error survei +/- 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

By 0

Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik  Oleh: Rahmat Mahesa Masyarakat patut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui keputusan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG subsidi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Langkah ini juga memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang masih bergantung pada energi dengan harga terjangkau. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, serta LPG subsidi tidak mengalami kenaikan meski sejumlah BBM non-subsidi telah disesuaikan mengikuti perkembangan harga pasar. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang masih sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mendukung kegiatan usaha. Dengan harga energi yang tetap terjangkau, pemerintah berupaya mencegah peningkatan biaya transportasi dan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Bahlil Lahadalia, pemerintah sengaja mempertahankan harga energi bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi berbagai tantangan serta dinamika geopolitik internasional. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan sama sekali. Sementara itu, harga BBM non-subsidi disesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan harga minyak dunia. Pemerintah juga terus menggodok berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global sehingga tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga dapat diminimalkan. Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Kenaikan harga bahan bakar biasanya berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi yang pada akhirnya memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Dengan harga BBM subsidi yang tetap, pemerintah berharap stabilitas harga barang dan jasa dapat terjaga sehingga konsumsi masyarakat tidak terganggu. Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga kondisi perekonomian nasional tetap stabil. Inflasi dapat dikendalikan, pasokan energi terjaga, serta berbagai program perlindungan sosial dan pembangunan nasional terus berjalan. Berbagai capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan berdasarkan evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa perubahan harga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi serta memastikan distribusi BBM berkualitas tetap berjalan secara optimal.…

All Rights Reserved © 2025