Target Terukur dan Bisa Dibuktikan, Presiden Janjikan Pembangunan 1.000 Desa Nelayan

Target Terukur dan Bisa Dibuktikan, Presiden Janjikan Pembangunan 1.000 Desa Nelayan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sepanjang 2026. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

 

Dalam arahannya dalam Taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah, Presiden Prabowo menekankan bahwa target pembangunan tersebut bersifat terukur dan dapat dievaluasi langsung oleh masyarakat. Ia bahkan mempersilakan publik untuk menyaksikan bukti janji tersebut pada akhir tahun.

 

“Saya merencanakan akan membangun seribu desa nelayan tahun 2026 ini, Desember 2026 dan kita akan cek saudara nanti bisa nagih ke Prabowo berapa desa nelayan yang sudah selesai,” kata Presiden Prabowo, Rabu (8/4).

 

Ia juga menegaskan bahwa tugas sebagai kepala negara menuntut kerja keras penuh tanpa mengenal waktu libur, terutama dalam memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran.

 

“Jangan anggap ini pekerjaan yang enak yang mau jadi presiden selamat bener-bener sih aku udah telanjur jadi aku harus kerja keras-keras, sekarang ini gak ada libur,” ujarnya.

 

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri telah menunjukkan progres awal yang signifikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 19 unit telah selesai dibangun dan beroperasi penuh per Januari 2026.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut percepatan pembangunan terus dilakukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat pesisir.

 

“Dari kita salah satunya bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi speed up di tahun ini,” ujar Trenggono.

 

Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah menargetkan 100 titik pembangunan rampung pada Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 65 unit dalam tahap pertama dan 35 unit dalam tahap kedua.

 

“Totalnya 100. Semua diperkirakan akhir Mei selesai,” katanya.

 

Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan agar program berjalan berkelanjutan dan tepat guna.

 

“Lalu pengawasan kampung nelayan penting juga, itu salah satu yang kita bahas. Kemudian, pengawakan kampung nelayan kan penting juga, itu juga kita bahas dengan presiden,” ungkap Trenggono.

 

Ke depan, pembangunan KNMP akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi berbasis kelautan. Program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, akses pasar, serta penguatan infrastruktur pendukung bagi nelayan.

 

Dengan target yang jelas, capaian yang terukur, dan keterbukaan kepada publik untuk melakukan evaluasi, pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak hanya menjadi janji, tetapi komitmen nyata yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan hingga akhir 2026.

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025