Koreksi IHSG Dorong Pemerintah Perkuat Fondasi Investasi dan Ketahanan Ekonomi
Oleh: Indah Sekar
Koreksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem investasi nasional. Dinamika pasar global yang semakin kompleks mendorong Indonesia untuk mempercepat pembenahan tata kelola ekonomi agar lebih adaptif, transparan, dan berdaya tahan tinggi terhadap tekanan eksternal. Momentum ini juga memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kuat sehingga pemerintah memiliki ruang untuk melakukan reformasi struktural yang lebih terarah.
Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai peningkatan tata kelola dan transparansi merupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Ia berpandangan bahwa perbaikan sistem ekonomi harus tetap berjalan tanpa bergantung pada ada atau tidaknya guncangan pasar. Upaya penguatan itu dinilai penting bukan hanya untuk memenuhi standar global, tetapi juga untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional semakin kokoh dalam menghadapi dinamika global.
Edy juga menilai guncangan pasar saham tidak bisa dipahami hanya sebagai peristiwa finansial. Menurut pandangannya, terdapat pengaruh dari standar internasional yang dibentuk oleh aktor ekonomi global. Lembaga seperti MSCI dan Moody’s sering menjadi rujukan investor dalam menentukan keputusan investasi. Standar global itu kerap mencerminkan kepentingan ekonomi negara atau aktor besar sehingga negara berkembang harus memiliki strategi mandiri dalam menjaga stabilitas ekonominya.
Perspektif itu memperlihatkan bahwa sistem investasi nasional harus terus diperkuat agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan persepsi global. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ekonomi mampu menjaga kepercayaan investor domestik sekaligus meningkatkan daya saing investasi nasional. Upaya reformasi regulasi dan penguatan pengawasan pasar menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Peneliti pada LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, menilai dominasi aset keuangan global masih sangat kuat. Ia melihat keputusan negara maju sering berorientasi pada kepentingan domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang. Kondisi itu membuat pasar keuangan negara berkembang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan global.
Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan moneter global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Saat Federal Reserve mengurangi stimulus melalui kebijakan quantitative easing, pasar keuangan global mengalami gejolak besar. Dampaknya terasa pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya likuiditas dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Saat itu, nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan dan indeks saham nasional terkoreksi tajam. Kondisi tersebut memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang ketat berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman sehingga menekan sektor usaha dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengalaman historis itu memperlihatkan pentingnya penguatan fondasi ekonomi domestik. Pemerintah saat ini dinilai berada pada jalur yang tepat dengan terus memperkuat stabilitas fiskal, memperbaiki regulasi investasi, serta memperluas basis investor domestik. Langkah ini penting agar ketergantungan terhadap arus modal asing dapat dikurangi secara bertahap.
Sementara itu, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai faktor domestik memiliki peran besar dalam dinamika pasar saham nasional saat ini. Ia melihat pentingnya membangun pola pikir yang menempatkan pembenahan internal sebagai prioritas utama dalam menghadapi tekanan pasar.
Habib menekankan perbaikan tata kelola ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya pada sektor pasar keuangan, tetapi juga pada aspek hukum, regulasi usaha, serta stabilitas kebijakan jangka panjang. Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menarik investasi karena investor membutuhkan jaminan stabilitas dalam jangka panjang.
Keterlibatan lintas sektor juga menjadi kebutuhan penting. Dalam konteks geopolitik ekonomi, peran Kementerian Luar Negeri dinilai perlu diperkuat dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Sinergi antar lembaga dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko global secara lebih cepat dan terukur.
Stabilitas fiskal juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan utang yang sehat akan menjaga profil risiko negara tetap stabil di mata investor global. Hubungan antara utang negara dan lembaga pemeringkat sangat erat karena penilaian kredit menjadi indikator utama dalam menentukan biaya modal investasi.
Dalam konteks global, pola arus investasi cenderung bergerak menuju aset yang dianggap aman ketika terjadi ketidakpastian geopolitik. Kondisi itu dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang dan berpotensi melemahkan nilai tukar mata uang. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengantisipasi kondisi itu melalui penguatan fundamental ekonomi dan stabilitas sektor keuangan.
Kebijakan suku bunga global juga memengaruhi arus investasi. Kenaikan suku bunga di negara maju dapat mengurangi daya tarik investasi di negara berkembang. Pemerintah merespons dinamika ini dengan memperkuat daya saing investasi domestik melalui reformasi struktural, digitalisasi layanan investasi, serta penyederhanaan regulasi usaha.
Koreksi pasar saham justru menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembenahan sistem investasi nasional. Pemerintah dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas iklim investasi. Dukungan kebijakan yang konsisten akan memperkuat kepercayaan investor domestik dan internasional.
Ke depan, pembenahan sistem investasi membutuhkan komitmen jangka panjang. Tantangan kepentingan global dan domestik akan selalu ada. Pemerintah perlu terus memastikan kebijakan ekonomi berjalan konsisten demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya reformasi yang berkelanjutan diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
