Koperasi Merah Putih Diharapkan Tekan Urbanisasi Lewat Penguatan Desa

Koperasi Merah Putih Diharapkan Tekan Urbanisasi Lewat Penguatan Desa

Jakarta – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan menjadi strategi efektif untuk menekan laju urbanisasi dengan memperkuat perekonomian desa. Melalui pemberdayaan masyarakat lokal, inisiatif ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus berpindah ke kota.

 

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengatakan Kopdes Merah Putih berperan dalam menekan arus urbanisasi dengan menciptakan ekosistem usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

 

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” ungkap Ferry.

 

Ferry menyadari bahwa program Kopdes Merah Putih tak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat desa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi desa dan pelaku UMKM untuk memulai profuksi barang kebutuhan sendiri untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.

 

“Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita ubah mindset, kita bangun industrinya dari desa, untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” tegas Ferry.

 

Harapan Ferry disambut optimis oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Ia mendorong desa-desa menjadi motor penggerak ekonomi melalui penguatan Kopdes Merah Putih yang menjadi instrument strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

 

“Kopdes ini sebagai alat negara untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Karena uangnya berputar di desa dan keuntungannya Kembali ke desa,” ujar Yandri.

 

Ia menambahkan, koperasi desa tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sebagai anggota. Bahkan, minimal 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa.

 

Ke depan, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat ditopang oleh konsistensi pendampingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi erat antar pemangku kepentingan. Dengan fondasi tersebut, desa semakin berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal.

 

Pemerintah menempatkan koperasi desa sebagai gerakan ekonomi jangka panjang yang memiliki daya ungkit besar bagi perekonomian nasional. Apabila dijalankan secara optimal, Kopdes Merah Putih diyakini mampu mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian ekonomi dari tingkat desa, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By 0

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

All Rights Reserved © 2025