Data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan, sebagian pekerja menghabiskan waktu kerja jauh melampaui batas wajar (overwork) atau lebih dari 49 jam sepekan. Angkanya mencapai 25% dari total pekerja di Indonesia yang jumlahnya mencapai 146,59 juta orang.
Konvensi ILO menegaskan maksimal jam kerja yang wajar adalah 40 jam dalam seminggu. Aturan lembur kerja diperbolehkan dalam UU nomor 6 tahun 2023 junto PP 35 tahun 2015 maksimal 4 jam dalam sehari. Para pekerja sektor formal sudah terproteksi dengan aturan ini.
Namun fenomena overwok justru terjadi pada pekerja informal dan pekerja gig seperti pengemudi ojeg online. Dengan kata lain, overwork bukan disebabkan karena tuntutan pekerjaan tetapi lebih pada tuntutan penghasilan. Artinya mereka bekerja lebih lama agar dapat tambahan penghasilan.
“Kelebihan jam kerja merupakan fenomena dari rendahnya pendapatan mereka,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto.
Menurutnya fenomena ini tidak bisa dianggap enteng karena kerja yang berlebihan akan berdampak pada penurunan produktifitas di masa depan. Termasuk pada kesehatan pekerja.
Pulung menyoroti pengendara ojeg online sebagai pekerja gig yang makin hari pendapatannya semakin menurun. “Untuk memenuhi kebutuhannya driver online terpaksa bekerja melebihi jam normalnya. Platform diuntungkan, sementara para pekerja harus menanggung segala resikonya,” ungkap Pulung.
Dalam kacamata Pulung kehadiran pekerja independen yang terikat dengan platform digital seperti pengemudi online telah menurunkan angka pengangguran secara drastis. Hanya saja peran pemerintah dan platform untuk memberikan jaminan sosial kepada para pengemudi online itu masih terbatas.“Jikapun ada bantuan dari platform sifatnya masih karikatif,” ujarnya.
Pulung mengapresiasi langkah salah satu platform yang telah memberikan jaminan sosial kepada pengemudinya. “Tapi jumlah pengemudi yang mendapatkan masih jauh dari keseluruhan.”
Menurut catatan Pulung, dari 1,7 juta pengemudi tidak lebih dari 20% yang mendapat fasilitas ini dari platform.
Mengingat pekerja jenis ini banyak jumlahnya, pemerintah perlu memikirkan aturan khusus untuk keadilan pada pekerja jenis ini. “Ekosistem kerja ojol perlu ditata agar lebih berkeadilan.”
Ditambahkan, “Kedepan perlu dibuatkan aturan untuk memberikan proteksi kepada jenis pekerja seperti ini. Jadi tidak mengandalkan kebaikan platform, ” ungkapnya.
Pulung menyoroti penyebutan pekerja gig sebagai mitra platform sementara kenyataanya jaminan mereka sebagai pekerja justru terabaikan.
“Gak penting soal penyebutan untuk driver ojol ini, entah mitra entah pekerja. Yang penting tanggungjawab platform dan pemerintah untuk memberikan proteksi sosial kepada mereka.”
