Pemerintah Pastikan Penanganan Cepat Dugaan Paparan Radioaktif di Cikande

Pemerintah Pastikan Penanganan Cepat Dugaan Paparan Radioaktif di Cikande

Jakarta – Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait bergerak cepat merespons laporan dugaan paparan radioaktif yang terjadi beberapa waktu lalu. Tindakan tanggap darurat segera dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mencegah potensi dampak yang lebih luas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan investigasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Cs-137 (Cesium-137) memastikan cemaran material radioaktif yang terjadi pada Agustus 2025 hanya terjadi di Kawasan Industri Modern Cikande.

Paparan kandungan radioaktif Cs-137 diketahui pasca adanya penemuan terhadap produk udang beku dari Indonesia yang mengandung radioaktif oleh pihak Food and Drug Administration (FDA) dan Bea Cukai Amerika Serikat di beberapa pelabuhan, bahkan udang tersebut sudah sampai toko ritel besar seperti Walmart.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan juga mengatakan bahwa tidak hanya udang namun cengkeh yang diekspor juga mengandung radioaktif Cs-137.

“Betul itu (ekspor) tidak hanya ke Amerika Serikat, ke eropa juga ada, tapi kita masih investigasi, kemarin yang melaporkan kan baru dari Amerika” ujar Bara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas juga mengatakan bahwa Satgas Cs-137 telah melakukan langkah cepat dalam melakukan dekontaminasi zat radioaktif tersebut, Satgas telah melakukan langkah penetralan (dekontaminasi) radioaktif dari pabrik peleburan logam stainless steel, terutama PT Peter Metal Technology (PMT) dan beberapa titik limbah yang memiliki kontaminasi Cs-137.

“Investigasi Satgas memang memastikan kontaminasi Cs-137 hanya terjadi di Cikande, jadi hanya di satu titik ya. Oleh karena itu kita hari ini menetapkan Cikande itu sebagai status kejadian khusus” kata Zulhas.

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan sumber radiasi Cs-137 yang diduga berasal dari PT Peter Metal Technology (PMT). Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan material logam yang terkontaminasi di PMT kemungkinan berasal dari luar negeri karena Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir.

Zulhas juga mengatakan bahwa ada kemungkinan paparan Cesium-137 yang terkandung dalam udang yang diekspor ke Amerika berasal kontainer yang datang dari Filipina dan berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, kontainer tersebut kemungkinan berisi scrap besi yang mengandung Cesium-137, dan digunakan kembali untuk mengangkut muatan udang sehingga menyabarkan kandungan radioaktif, hal ini juga sedang dikoordinasikan dengan pihak bea cukai Indonesia.***

.

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025