• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru

Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 24 July 2025

Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru

Jakarta – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menunjukkan arah yang lebih progresif. Optimalisasi penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan industri pangan olahan, terbukti membawa dampak signifikan, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Adha Damanik, mengungkapkan bahwa hampir 60% dari total KUR yang telah disalurkan hingga Juni 2025 diberikan kepada sektor produktif.

 

“Hingga Juni 2025, KUR ke sektor produktif mencapai Rp 79,6 triliun atau sekitar 59,97% dari capaian penyaluran KUR,” ujarnya.

 

Menurut Riza, transformasi penyaluran KUR ini mencerminkan peningkatan strategis dari sektor perdagangan ke sektor produktif, yang lebih mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan.

 

“Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian pada semester kedua tahun ini akan lebih baik karena pelaku UMKM telah meningkatkan kreditnya pada Januari–Juni 2025,” tambah Riza.

 

Dari sisi stabilitas keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyatakan keyakinannya bahwa rasio kredit bermasalah _(Non-Performing Loan/NPL)_ dari program KUR dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman. Posisinya masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 5%.

 

“Rasio NPL sejauh ini masih berada pada kisaran 4%, dan kami optimistis dapat menjaga tetap di bawah 5% hingga akhir tahun, apalagi dengan proyeksi membaiknya ekonomi nasional pada paruh kedua 2025,” kata Maman.

 

Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, sebagai salah satu penyalur utama KUR, juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program ini. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 69,8 triliun dari target tahun ini yang mencapai Rp 175 triliun.

 

“Pembiayaan melalui KUR merupakan bentuk nyata komitmen BRI mendukung pemerataan ekonomi dan keberlanjutan usaha mikro,” jelasnya.

 

Menurut Hendy, dukungan pembiayaan ini tidak hanya mendorong skala usaha pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi di tingkat daerah.

 

“Kami berharap akses pembiayaan dan pendampingan yang diberikan BRI mampu menciptakan efek ganda, mulai dari peningkatan omzet UMKM, pembukaan lapangan kerja baru, hingga terciptanya kesejahteraan yang lebih merata,” tutupnya.

 

Langkah strategis dalam mengarahkan KUR ke sektor produktif ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Seiring meningkatnya akses pembiayaan yang tepat sasaran, Indonesia semakin optimistis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

September 23, 2026

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan Oleh: Nadira Citra Maheswari Program Makan Bergizi…

Penilaian MBG Berbasis Aplikasi Disiapkan untuk Awasi Dapur SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Berbasis Aplikasi Disiapkan untuk Awasi Dapur SPPG Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional,…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.