Pemerintah Tegas Berantas Judi Daring, Ratusan Ribu Penerima Bansos Dievaluasi

Pemerintah Tegas Berantas Judi Daring, Ratusan Ribu Penerima Bansos Dievaluasi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menindak tegas aktivitas judi daring yang merusak sendi-sendi sosial masyarakat. Salah satu langkah konkret dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini tengah mengevaluasi 603.999 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam praktik judi daring.

 

“Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi daring, ada 228.048 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua. Sisanya masih kami evaluasi,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam siaran pers.

 

Temuan tersebut berawal dari kerja sama antara Kemensos dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memadankan data 32 juta penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan. PPATK kemudian mengidentifikasi 656.543 KPM yang berpotensi terlibat judi daring, yang setelah diverifikasi melalui sistem Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN), jumlahnya mengerucut menjadi 603.999 KPM.

 

“Data tersebut sudah kami tandai dalam sistem DTSEN sebagai terindikasi judi daring,” jelas Gus Ipul. Ia menyebutkan bahwa nilai transaksi dari para KPM bervariasi, dengan jumlah tertinggi mencapai lebih dari Rp 3 miliar, dan yang terendah hanya Rp 1.000. Rata-rata nilai transaksi berada di angka Rp 2 juta.

 

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana bansos disalahgunakan. “Penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya,” ujarnya. Ia menyayangkan masih adanya penerima bansos yang menggunakan bantuan tersebut untuk berjudi. “Sangat disayangkan. Masih banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.

 

Ia juga memastikan bahwa evaluasi ini tidak akan mengurangi kuota bansos secara keseluruhan. “Bahkan, Presiden memberikan penebalan bansos untuk bulan Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp 600.000, mendapat tambahan Rp 200.000 sehingga totalnya menjadi Rp 1 juta di triwulan kedua,” jelasnya.

 

Gus Ipul menambahkan bahwa bansos yang dicabut akan dialihkan kepada masyarakat berhak yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 di sistem DTSEN. “Kami akan menyerahkan seluruh NIK yang pernah atau sedang menerima bansos kepada PPATK, tentunya atas izin Presiden. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025,” tegasnya.

 

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat evaluasi ini, Kemensos membuka ruang pengaduan. “Silakan lapor jika ada keberatan dengan disertai bukti dan data lengkap. Nantinya akan kami verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS),” pungkas Gus Ipul.

 

Langkah tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyasar pelaku judi daring, tetapi juga mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan dana negara oleh penerima manfaat bansos. –

 

 

 

[edRW]

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By 0

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

All Rights Reserved © 2025