Pemerintah Optimalisasi Lahan Baru untuk Program Swasembada Pangan

Pemerintah Optimalisasi Lahan Baru untuk Program Swasembada Pangan

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengoptimalkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai langkah strategis mempercepat tercapainya swasembada jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial merupakan upaya penting untuk mendukung swasembada jagung. Pemanfaatan lahan perhutanan sosial langkah strategis untuk mendukung swasembada jagung.

Ia menjelaskan bahwa telah mengikuti penanaman jagung serentak di Lahan Perhutanan Sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Program ini diinisiasi oleh Polri dan melibatkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan sebagai wujud kolaborasi nyata lintas sektor.

“Sinergi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Arief.

Jagung merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan dan pakan. Saat ini, ketersediaan jagung dipastikan dalam kondisi aman dan cukup. Produksi jagung menjadi tanggung jawab kementerian teknis, sementara Bapanas menghitung kebutuhan pangan nasional agar dukungan kepada Polri dan kementerian terkait berjalan tepat sasaran.

“Ini salah satu Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo agar kita bisa swasembada pangan salah satunya jagung,” kata Arief.

Data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung pada Januari-Agustus 2025 mencapai 10,84 juta ton. Angka ini naik 820 ribu ton atau 8,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan proyeksi kebutuhan jagung pada periode tersebut diperkirakan 10,06 juta ton, sehingga masih ada surplus sekitar 780 ribu ton.

Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen penuh institusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret di lapangan.

Di Jawa Tengah, penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas 138.750 hektare, terdiri dari 136.287 hektare lahan produktif dan 2.463 hektare lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Grobogan, penanaman berlangsung di lahan perhutanan sosial seluas 207 hektare.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Polri terlibat sejak tahap pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah optimistis program swasembada jagung dapat tercapai dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik

By 0

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik  Oleh: Pamella Dewi Lorena Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan risiko gangguan iklim, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan di atas lima persen. Namun, resiliensi makroekonomi perlu ditelaah melalui produktivitas, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas tidak semata ditentukan pertumbuhan produk domestik bruto. Stabilitas harga, kesinambungan investasi, ketahanan produksi, serta efektivitas kebijakan sosial merupakan indikator yang saling berkaitan. Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan fondasi struktural agar perekonomian tidak rentan terhadap tekanan eksternal. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perkembangan ekonomi Indonesia harus ditempatkan dalam konteks tantangan global yang kompleks. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, konflik geopolitik, peperangan, serta fenomena El Niño menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian. Menurut Firman, berbagai tekanan tersebut tidak menghalangi Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dengan inflasi relatif terkendali. Kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah domestik. Ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan stabilitas jangka pendek dengan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilitas makroekonomi menyediakan ruang investasi, sedangkan hilirisasi berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Meski demikian, kontribusinya terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat perlu terus dievaluasi. …

All Rights Reserved © 2025