Sekolah Rakyat Hadir untuk Meratakan Akses Pendidikan Unggulan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI resmi menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menghadirkan akses pendidikan unggulan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini tidak hanya menjanjikan fasilitas dan kualitas pendidikan setara sekolah favorit, tetapi juga menerapkan konsep asrama guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terintegrasi.

 

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat adalah pengejawantahan dari komitmen Presiden Joko Widodo untuk memuliakan masyarakat miskin. Menurutnya, kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan bermutu.

 

“Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara sekolah unggulan,” ujar Saifullah dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur.

 

Ia menambahkan, meski diperuntukkan bagi anak-anak prasejahtera, Sekolah Rakyat tidak akan kalah dari sekolah-sekolah unggulan dari segi kualitas kurikulum maupun sarana prasarana. Model asrama yang diterapkan pun diyakini akan menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan solidaritas sosial antarsiswa.

 

Dukungan penuh terhadap program ini juga datang dari Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro. Menurutnya, seluruh sumber daya negara akan dimobilisasi untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan sukses dan berkelanjutan.

 

“Kita dukung Kementerian Sosial untuk memimpin penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Seluruh sumber daya yang dimiliki, seperti aset, aparat, jejaring Kementerian Sosial, serta seluruh potensi negara maupun swasta akan kita dedikasikan supaya Sekolah Rakyat ini bisa berjalan sukses,” tegas Juri.

 

Ia menambahkan bahwa selama ini akses terhadap pendidikan yang layak seringkali terhalang oleh hambatan struktural seperti kemiskinan dan keterbatasan wilayah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menghapus batas-batas tersebut dan menjamin setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki peluang yang setara.

 

“Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini menghalangi mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.

 

Di tingkat daerah, dukungan terhadap program ini juga kuat. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa lima lokasi di Kaltim telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi kelayakan oleh Kementerian PUPR.

 

Rekrutmen peserta didik, menurutnya, dilakukan secara ketat dan berbasis pada data kesejahteraan. “Rekrutmen siswa tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui verifikasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH),” ujarnya.

 

Ia menambahkan, prioritas diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah merasakan pendidikan formal akibat kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menjadi bentuk afirmasi nyata terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

 

“Mereka yang putus sekolah atau belum pernah sekolah karena faktor ekonomi akan diprioritaskan,” tambah Ishak.

 

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

 

“Kami berharap keluarga prasejahtera bersedia melepas anak-anaknya bersekolah. Ini adalah ikhtiar besar agar generasi mendatang memiliki peluang lebih baik,” tutupnya.

 

Dengan dukungan lintas sektor dan pelibatan berbagai elemen negara, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi konkret untuk menciptakan keadilan sosial di bidang pendidikan serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. [-red]

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025