• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Kebijakan Swasembada Pangan dan Air Pemerintah Berada di Jalur Yang Benar

Kebijakan Swasembada Pangan dan Air Pemerintah Berada di Jalur Yang Benar

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 11 March 2025

 

JAKARTA – Peluang Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2027 semakin terbuka. Negara ini berpotensi mengulang keberhasilan swasembada beras seperti pada 1984, didukung luasnya sumber daya lahan, kemajuan teknologi pertanian, dan insentif pemerintah bagi petani.

 

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan pada 2027.

 

“Saya optimistis target ini tercapai. Yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

 

Indonesia memiliki 191,09 juta hektare lahan, dengan sekitar 9,44 juta hektare lahan basah nonrawa serta 31,12 juta hektare lahan rawa.

 

Dari jumlah itu, sekitar 12,23 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pertanian produktif.

 

“Kalau kita bisa mengoptimalkan satu juta hektare lahan rawa saja, dampaknya sangat besar,” kata Sarwo.

 

Jika hingga tiga juta hektare tambahan dapat dimanfaatkan, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi 400-500 juta penduduk.

 

Sarwo juga menyoroti potensi lahan kering seluas 144 juta hektare yang dapat mendukung ketahanan pangan, terutama jika teknologi desalinasi diterapkan untuk mengubah air laut menjadi air tawar bagi irigasi pertanian. “Jika teknologi ini diterapkan luas, Indonesia semakin kuat dalam ketahanan pangan,” tambahnya.

 

Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung berbagai program strategis, termasuk penguatan sistem irigasi dan optimalisasi teknologi pertanian.

 

“Dengan penguatan irigasi dan pompanisasi, swasembada pangan bisa segera terwujud,” katanya.

 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menilai Presiden Prabowo bergerak cepat dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi.

 

“Pak Presiden gercep. Ini bukti keseriusan beliau dalam mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

 

Menurut Rina, penerbitan Inpres tersebut sangat tepat karena irigasi adalah faktor kunci keberlanjutan pertanian.

 

“Audit Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan 46 persen irigasi pertanian mengalami kerusakan, sementara 30,6 persen petani tidak memiliki akses irigasi,” jelasnya.

 

Data Badan Pangan Nasional mencatat kebutuhan beras nasional 2025 sekitar 30,975 juta ton, sementara produksi diperkirakan 32,291 juta ton. Namun, alih fungsi lahan mengurangi luas sawah.

 

“Inpres Irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi beras nasional dan mempercepat swasembada pangan secara berkelanjutan,” tegas Rina.

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

September 1, 2026

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

September 1, 2026

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran JAKARTA — Pemerintah terus membenahi Data…

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

Investasi Hijau Jalan Ekonomi Indonesia Tumbuh Tanpa Korbankan Masa Depan

By Kata IndonesiaAugust 31, 20260

Investasi Hijau Jalan Ekonomi Indonesia Tumbuh Tanpa Korbankan Masa Depan Oleh: Miftakhul Jannah Investasi hijau…

Ekonomi Hijau Jadi Motor Baru Pertumbuhan dan Investasi Nasional

By Kata IndonesiaAugust 31, 20260

Ekonomi Hijau Jadi Motor Baru Pertumbuhan dan Investasi Nasional Jakarta – Pemerintah terus mendorong ekonomi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.