Jakarta – Kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal yang akan menjadi pondasi bagi kebijakan luar negeri Indonesia selama masa kepemimpinannya. Sebagai misi internasional perdana, perjalanan ini akan menentukan arah dan strategi pemerintahan dalam hubungan multilateral maupun bilateral.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri merupakan peluang bagi presiden baru, suasana baru, policy kebijakan baru.
“Dengan lawatan ke beberapa negara, Prabowo memanfaatkan seoptimal mungkin sikap politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Prabowo juga menjaga hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain,” kata Surya Paloh.
Selain diplomasi, kunjungan ini juga menjadi barometer untuk menilai kemampuan pemerintahan Prabowo dalam program ekonomi, perdagangan, industri, dan investasi. Keberhasilan misi ini akan jadi tolok ukur penting untuk 100 hari pertama masa jabatan.
Terkait kunjungannya ke China, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Cina tidak akan mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk tidak memihak, serta bekerja sama dengan berbagai kekuatan dunia,” kata Prabowo.
Indonesia – China berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah dari kolaborasi dan sinergi kita di berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, industri, kolaborasi antar pelaku usaha.
“Kolaborasi antara kedua negara ini akan menjadi faktor untuk stabilkan dan menaikkan atmosfer kerja sama di Kawasan,” tambah Prabowo.
Presiden China, Xi Jinping menilai Langkah Presiden untuk menjadikan China sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam kapasitas barunya sebagai presiden. Layak diapresiasi.
“Langkah tersebut menegaskan pentingnya hubungan Tiongkok dengan Indonesia,” tutur Xi Jinping.
Saat kunjungannya ke Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sama-sama menyatakan komitmennya bahwa kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari solusi dua negara (two state solution) guna mengakhiri konflik kemanusiaan di Gaza.
Komitmen itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan oleh Gedung Putih AS, melalui laman whitehouse.gov.
Sebelummnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS sangat menguntungkan kedua negara. Dirinya juga sangat mengapresiasi kedatangan Prabowo.
“Senang sekali bisa bertemu dengan Anda di Amerika Serikat. Saya berharap Anda menikmati kunjungan ini. Saya ingin mengatakan di awal bahwa kami sangat menghargai hubungan ini yang telah terjalin lama dengan negara kita selama 75 tahun,” tutur Antony Blinken.
Presiden RI Prabowo Subianto sempat menanyakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan oleh AS dalam menanggapi konflik yang terus berlangsung di Palestina. Blinken menyebut bahwa AS sedang bekerja sangat keras untuk penanganan konflik itu.
Di Peru, Presiden Prabowo mendapatkan sambutan hangat darti sejumlah diaspora. Deborath Merino Otoya, 30, seorang staf politik di KBRI Lima menyampaikan bahwa pentingnya momen kehadiran Prabowo bagi hubungan kedua negara.
“Indonesia dan Peru punya peluang untuk menjalin hubungan perdagangan,” tutur Deborath.
Dirinya optimis pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Peru dapat membuka jalan bagi hubungan ekonomi yang lebih kuat antara kedua negara.
Senada, Alberto Montalvo Saba, pemuda keturunan Palestina mengaku sangat bahagia oleh kunjungan Presiden. Dirinya berharap Prabowo bisa meningkatkan kerjasama dengan pemerintahan Peru, khususnya, perdagangan antara kedua negara yang bisa semakin diperkuat.
Perjalanan kenegaraan Presiden Prabowo ke berbagai negara mencerminkan prioritas kepentingan nasional dalam politik luar negeri Indonesia. Agenda ini tidak hanya terbatas pada kehadiran dalam forum multilateral atau kunjungan kehormatan, melainkan juga menjadi indikator kinerja pemerintah terkait bidang ekonomi, perdagangan, industri, investasi, pertahanan, dan keamanan.
