Presiden Jokowi Terus Gencarkan Pembangunan Papua

Presiden Jokowi Terus Gencarkan Pembangunan Papua

Oleh: Beni Yami

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Papua sebagai salah satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan mengatasi ketimpangan yang selama ini ada.

Salah satu langkah utama dalam program pembangunan di Papua adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek besar, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan bandara. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Papua serta menghubungkannya dengan wilayah lain di Indonesia.

Jalan Trans Papua adalah salah satu proyek yang mendapatkan perhatian khusus. Pembangunan jalan ini dirancang untuk menghubungkan Papua dari barat ke timur, memudahkan mobilitas barang dan orang, serta mengurangi isolasi di daerah-daerah terpencil. Jalan ini juga diharapkan dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pembangunan jembatan juga menjadi prioritas dalam program ini. Dengan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau kecil dan daerah yang terpisah oleh sungai, diharapkan transportasi akan lebih lancar dan efektif. Ini juga akan membuka akses ke berbagai sumber daya alam dan meningkatkan distribusi hasil bumi.
Bandara-bandara baru dan peningkatan fasilitas bandara yang ada juga menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dengan meningkatkan kapasitas bandara, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerbangan, baik domestik maupun internasional, serta mendukung pariwisata di Papua.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Proyek pembangunan sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi prioritas. Ini termasuk penyediaan buku teks, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai.
Progres pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah Papua, berbagai proyek infrastruktur besar dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas dan memajukan wilayah Papua.
Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Papua, Hendrina Dian Kandipi, menjelaskan menilai pembangunan di masa Presiden Jokowi sangat masif. Dia menyampaikan hal tersebut bukan karena saat ini dijabat oleh Presiden Jokowi, saat menjawab pertanyaan rombongan Kunjungan Jurnalis Papua 2024 oleh Kementerian Kominfo yang mengusung tema ‘Jurnalisme Damai: Merawat Silaturahmi, Membangun Negeri.
Pandangannya tentang perkembangan pembangunan di Papua didasarkan pada fakta dan data yang ada, bukan sekadar karena kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Ia menekankan pentingnya objektivitas dalam laporan media dan peran jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Tema “Jurnalisme Damai: Merawat Silaturahmi, Membangun Negeri” diharapkan dapat memperkuat peran media dalam membangun hubungan harmonis antar masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.
Dian mengatakan bahwa selama era Presiden Jokowi, pembangunan mulai terjadi di berbagai tempat. Kompleks perkantoran dibangun, akses jalan diperbaiki, pembangunan jalan ring road dilakukan dengan meledakkan bukit, dan pelayanan pemerintahan semakin baik.
Perempuan asli Papua ini menjelaskan bahwa pada era pemerintahan ini, pasar khusus untuk mama-mama Papua dibangun, termasuk pasar untuk menjual ikan asap dan pembangunan Pasar Sentani. Bantuan modal untuk orang asli Papua juga meningkat, dengan lebih banyak bot dibangun oleh Pemerintah daerah dan banyak beasiswa diberikan ke kabupaten-kabupaten, memungkinkan anak-anak Papua kuliah di luar negeri. Pemerintah provinsi juga menyediakan layanan kesehatan gratis melalui Kartu Papua Sehat.
Selain itu, Stadion Lukas Enembe dibangun untuk PON, pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana untuk anak-anak milenial, Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang menyediakan berbagai fasilitas seperti pelatihan public speaking dan tempat bagi anak-anak muda yang menjual kopi.
Sebelumnya, tokoh Masyarakat Jayawijaya Yusen Tabuni mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Papua Pegunungan untuk mendukung pembangunan demi tercapainya peningkatan Sumber Daya Manusia,(SDM) dan kesejahteraan yang merata. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terhasut provokasi OPM.
Pemerintah juga terus melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan yang dibeton, mall-mall yang dibangun, dan pemberdayaan UKM lokal juga terlihat jelas. Mal-mal menjadi tempat nongkrong anak muda yang setara dengan anak-anak muda di daerah lain diluar Papua.
Lebih lanjut Hendrina Dian Kandipi, menekankan pentingnya perhatian terhadap situasi di Papua Pegunungan dan menjelaskan bahwa konsep jurnalisme damai perlu diterapkan oleh jurnalis di Papua untuk menciptakan ekosistem pemberitaan yang kondusif dan memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Membangun Papua memerlukan kerja sama dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk awak media. Dian mengungkapkan bahwa kondisi Papua saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu, berkat pembangunan masif di semua sektor oleh pemerintah, terutama selama era Presiden Joko Widodo.
Secara keseluruhan, pembangunan di Papua di bawah pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Dengan berbagai inisiatif yang telah diluncurkan, pemerintah berharap dapat menciptakan peluang baru dan memperkuat integrasi sosial dan ekonomi di seluruh negeri.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025