Mewaspadai Provokasi Berkedok Kematian Lukas Enembe

Mewaspadai Provokasi Berkedok Kematian Lukas Enembe

Oleh: Roy Andarek

Pemerintah terus berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam memperbaiki sektor keamanan di Papua. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk terus mewaspadai segala provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus menebar ancaman teror dan mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat di Papua untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Pihaknya berpesan agar masyarakat Papua melepas mendiang Lukas Enembe dengan doa terbaik, dan bisa menerima suasana ini dengan situasi yang baik. Jangan justru menimbulkan kondisi yang tidak bagus.

Pasca aksi kericuhan iringan jenazah Lukas Enembe, berbagai isu provokasi yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua akan intens melakukan penyerang terhadap pos TNI Polri di tahun 2024. Pernyataan tersebut diviralkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam sebuah video berdurasi 2 menit 9 detik, mengatakan penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI di Kali Mawar, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya dan penyerangan pos militer di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah beberapa waktu lalu sebagai bentuk komitmen TPNPB OPM.
Di samping itu, dia juga menyinggung bahwa penembakan di Puncak Jaya pada Jumat (5/1/2024) lalu adalah balasan atas kematian mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe. Dia pun menyebutkan keberadaan pos TNI dan Polri sangat mengancam warga sipil.
Upaya serius untuk menanggapi provokasi KST ini memang harus terus digencarkan. Sepertinya, organisasi OPM ini kian berani menunjukkan eksistensinya. Kemungkinan, mereka juga telah mengisi amunisi hingga siap bertempur melawan TNI-Polri dan pemerintah. Namun, kita tak boleh lengah. Apalagi, kolaborasi antar pemuka agama hingga aktivis Papua siap membantu demi perdamaian di bumi Cendrawasih.
Di sisi lain, mendekati pelaksanaan pesta demokrasi rakyat seluruh aparat keamanan secara masif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung untuk menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua berlangsung aman, tertib dan damai. Seperti halnya, personel kepolisian di Kabupaten Fakfak Papua Barat yang turun ke masyarakat mengimbau mereka untuk menghindari berita hoaks dan provokasi.
Kapolsek Fakfak, Iptu Slamet Eko Rohmanudin mengatakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu, peran serta masyarakat cukup penting. Sosialisasi ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat, menciptakan Pemilu yang aman, kondusif, dan berjalan dengan lancar.
Di tempat lain, Polsek KPL Jayapura melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Numbay mengunjungi warganya di Weref Pantai dalam rangka menghimbau warga untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif jelang Pemilu 2024 yang semakin dekat. AKP Rischard H. L. Rumboy selaku Kapolsek KPL Jayapura mengatakan kegiatan ini mencakup serangkaian upaya untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, serta menjelaskan peran Polsek KPL dan menyampaikan pesan-pesan penting terkait keamanan dan ketertiban.
Kegiatan tersebut secara aktif juga untuk mengajak warga Weref Pantai Kelurahan Numbay untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Warga juga dapat langsung menghubungi Call Center Polsek KPL, jika mengalami gangguan kamtibmas atau memiliki informasi yang perlu segera disampaikan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua pun memastikan situasi di daerahnya aman dan kondusif untuk penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) damai. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, mengatakan pihaknya bersama Polresta Jayapura Kota sudah melaksanakan Operasi Garnisun yang melibatkan TNI-Polri serta pemerintah daerah setempat menjelang Pemilu 2024. Operasi ini untuk menertibkan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol tetapi juga penjualan minuman beralkohol ilegal.
Pemkot Jayapura telah berkomitmen mewujudkan Pemilu yang aman dan damai dengan terus melakukan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI-Polri serta Bawaslu setempat. Dukungan Pemkot Jayapura untuk Pemilu juga melalui dana hibah daerah dan gudang logistic. Menjelaskan menjelang Pemilu juga terdapat banyak kepentingan sehingga kemungkinan ada oknum masyarakat yang melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginan sehingga diharapkan masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan menjaga lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dihimbau dapat menggunakan hak suaranya saat pencoblosan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024. Apresiasi perlu diberikan kepada KPU, Bawaslu Kota Jayapura yang terus berupaya agar Pemilu di ibu kota Provinsi Papua tersebut berjalan aman dan lancar dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian setempat.
Masyarakat Papua harus bangkit dan melawan pihak-pihak yang selama ini hanya dapat memberikan rasa tidak aman dan merugikan masyarakat Papua. Provokasi dan Berita Bohong Torang Musti Waspada. Sekarang ini ada kelompok kepentingan yang tidak berkeinginan melihat Papua selama ini aman dan damai. Mereka membuat kekacauan sosial dan menyebarkan berita bohong atas kematian Bapak terkasih Lukas Enambe yang sudah diberikan tempat terbaik disisi roh kudus.
Mari Torang bersama-sama curahkan Cinta Kasih Tuhan untuk Tanah Papua. Doakan bapak Lukas Enembe agar mendapat Kedamaian. Jadikan Persatuan menjadi perekat kekuatan untuk mewujudkan Papua damai Sejahtera, juga Pemilu Presiden 2024 terlaksana sukses, aman dan lancar.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Jakart

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025