KTT AIS Wujud Kontribusi Indonesia Tangani Isu Maritim

KTT AIS Wujud Kontribusi Indonesia Tangani Isu Maritim

Oleh: Putu Raditya

Ajang KTT AIS Forum 2023 yang akan berlangsung pada 10-11 Oktober di Bali adalah sebuah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan. Pasalnya, acara tersebut merupakan yang pertama dan menjadi wujud kontribusi Indonesia tangani isu maritim dalam skala global.

Dengan mengundang perwakilan dari sejumlah negara kepulauan dan pulau serta sejumlah organisasi internasional, acara ini menjadi platform penting bagi negara-negara kepulauan dan pulau untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kelautan.

Tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future” mencerminkan urgensi kolaborasi internasional dalam membangun ekonomi biru yang berkelanjutan, menghadapi perubahan iklim, dan memperkuat solidaritas di antara negara-negara kepulauan.

Acara ini tidak hanya sekadar ajang diskusi, tetapi diharapkan akan menghasilkan solusi konkret yang dapat membantu negara-negara kepulauan menghadapi tantangan nyata yang dihadapi di perairan mereka.

Indonesia telah mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah KTT AIS Forum 2023, dan ini menandai peran pentingnya Indonesia dalam mengatasi isu-isu kelautan global.
Sora Lokita, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves), menjelaskan bahwa Indonesia adalah inisiator dari forum ini.
Dalam konferensi pers yang digelar oleh Forum Merdeka Barat (FMB) di Jakarta, Sora Lokita menjelaskan, bahwa KTT AIS adalah sebuah bentuk nyata kontribusi Indonesia terhadap dunia karena idenya berasal dari Indonesia. Oleh sebab itu, KTT AIS dapat menjadi sebuah sumbangsih positif Indonesia ke tataran global khususnya dalam konteks isu-isu kelautan.
Keterlibatan Indonesia dalam KTT AIS Forum tidak datang begitu saja. Hal ini merupakan hasil dari peran serta aktif Indonesia dalam kancah diplomasi terkait dengan isu-isu kelautan global melalui berbagai pertemuan internasional.
Salah satu momen penting adalah saat penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 yang mengukuhkan prinsip negara kepulauan (archipelagic state). Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung prinsip-prinsip yang relevan dengan isu kelautan.
KTT AIS Forum 2023 diharapkan tidak hanya akan menjadi ajang diskusi semata, melainkan juga akan memberikan dampak konkret dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan. Pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi forum yang berkelanjutan, sejajar dengan organisasi kawasan lain yang telah lebih dulu berdiri.
Dengan keterlibatan sembilan pimpinan organisasi internasional, termasuk ASEAN, PBB, dan Bank Dunia, harapannya adalah adanya kerjasama yang lebih erat antara negara-negara kepulauan dan pulau dalam menghadapi isu-isu global.
Dalam rangka mendukung transparansi dan aksesibilitas acara ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka pendaftaran media peliput KTT AIS Forum 2023.
Semua wartawan yang mendaftar akan mengikuti tahap verifikasi, dan apabila berhasil diakreditasi, mereka akan mendapatkan surat undangan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai persyaratan untuk mengambil ID badge media, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong.
Kemudian, para jurnalis yang terdaftar akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp Media Center KTT AIS Forum 2023, yang akan menjadi sumber informasi utama termasuk konten-konten terkait acara, siaran pers, dan berita terbaru.
Proses pengambilan ID badge peliputan akan berlangsung pada tanggal 6-9 Oktober 2023 di Hotel Santika Siligita, Nusa Dua, Bali. Semua persyaratan yang diperlukan, seperti verifikasi oleh Dewan Pers dan surat tugas peliputan, harus dipenuhi oleh jurnalis dan media lokal yang mendaftar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menyiapkan Media Center di KTT AIS Forum 2023. Media Center ini akan berlokasi di dekat tempat acara, yaitu di Tanjung Benoa Hall, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) lantai tiga.
Media Center akan beroperasi selama tiga hari, yakni pada 9-11 Oktober 2023, meskipun diharapkan akan mulai beroperasi penuh pada tanggal 7 Oktober 2023. Media Center
KTT AIS juga akan mampu melayani sekitar 500 jurnalis, dengan antisipasi kemungkinan partisipasi hingga 700 orang. Ini mencakup distribusi siaran pers dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, serta menyediakan foto dan video yang bersifat clean fit atau bebas dari logo-logo dari host broadcaster.
Selain itu, terdapat juga ruang medis, media kit, dan tempat konferensi pers. PT Telkom, PDSI Kominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan memberikan dukungan dalam hal keamanan situs web dan jaringan.
Mari kita nantikan hasil dari KTT AIS Forum 2023 ini. Dengan partisipasi yang luas dan tema yang relevan, kita berharap adanya langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan kelautan global.
Inisiatif ini adalah bagian dari upaya bersama negara-negara kepulauan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung upaya ini demi keberlanjutan dan keadilan di lautan, yang menjadi warisan bersama seluruh umat manusia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institut

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025