• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Gelar Pertemuan Negara Kepulauan Pertama, Pemerintah Tunjuk Bali Sebagai Lokasi KTT AIS Forum 2023

Gelar Pertemuan Negara Kepulauan Pertama, Pemerintah Tunjuk Bali Sebagai Lokasi KTT AIS Forum 2023

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 7 October 2023

Gelar Pertemuan Negara Kepulauan Pertama, Pemerintah Tunjuk Bali Sebagai Lokasi KTT AIS Forum 2023

Bali – Provinsi Bali akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepulauan dan Pulau Kecil atau Archipelagic and Islands States Forum (AIS) pada 10-11 Oktober 2023.

Kepala Sekretariat AIS Forum Riny Modaso, menjelaskan Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum ini merupakan mandat dari pertemuan keempat tingkat menteri AIS Forum yang telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 5 Desember 2022 yang lalu.

Selanjutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet, menyampaikan KTT AIS Forum akan diselenggarakan pada 10-11 Oktober 2023 di Bali ini akan mengundang puluhan negara partisipan AIS forum.

Ia menegaskan salah satu fokus utama dari KTT AIS Forum adalah membahas isu-isu yang berkaitan dengan kemaritiman, termasuk masalah seperti perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut.

“Yang pertama kali ditempa dengan masalah ini tentu saja adalah negara-negara pulau dan kepulauan. Di sinilah AIS Forum melihat bahwa perlu adanya upaya kolektif untuk mengatasi isu tersebut,” kata Riny.

Perubahan iklim, dengan efeknya yang merugikan, adalah salah satu isu yang paling dirasakan oleh negara-negara pulau dan kepulauan. Dalam konteks ini, AIS Forum melihat perlunya kerja sama kolektif untuk mencari solusi atas masalah ini.

Sebagai forum pertemuan negara kepulauan pertama, KTT AIS bertujuan untuk memperkuat pondasi dan kerangka kerja sama, membuka peluang baru untuk berkolaborasi dan berpartisipasi demi mengatasi permasalahan global, seperti perubahan iklim dan penanganan sampah plastik.

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jodi Mahardi menilai, negara-negara yang terdiri dari kepulauan secara rutin menghadapi berbagai tantangan yang khusus dan rumit, termasuk permasalahan lingkungan, dampak perubahan iklim, aspek keamanan di wilayah laut, serta upaya pengelolaan sumber daya alam yang efektif.

”Tidak ada yang bisa memahami keseriusan dan kompleksitas masalah yang kita (negara-negara AIS) hadapi lebih baik daripada negara-negara pulau dan kepulauan itu sendiri,” jelas Jodi.

Jodi juga menyoroti kepentingan AIS Forum sebagai platform yang memungkinkan negara-negara kepulauan untuk memberikan kontribusi dalam mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan global.

”Forum ini adalah milik seluruh negara pulau dan kepulauan di dunia, tanpa melihat ukuran, lokasi, dan level pembangunan ekonominya,” imbuhnya.

Terkait penyelenggaraan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS Tahun 2023. Dalam Keppres yang diteken Jokowi pada 11 September 2023, menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi Ketua Penanggung Jawab Bidang Substansi. Ada

Adapun tugas panitia nasional adalah menyusun dan menetapkan rencana induk, termasuk di dalamnya penentuan tema dan agenda rangkaian kegiatan penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran, melakukan persiapan, melakukan monitoring, melakukan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023.

**

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.